Kemhan Berupaya Wujudkan Tata Kelola Kepegawaian Yang Prima, Bersih dan Profesional

Jakarta,  Dalam rangka mengevaluasi kinerja penyelenggaraan fungsi pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Biro Kepegawaian Setjen Kemhan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian Tahun 2014, Rabu (10/12) di kantor Kemhan, Jakarta.

Rakor ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan komunikasi sehingga tercipta sinergitas dalam mewujudkan tata kelola dan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima, bersih dan professional. Harapan dan upaya tersebut tertuang dalam tema Rakor yaitu; “Melalui Rapat Koordinasi Kepegawaian, Kita Wujudkan Tata Kelola Pelayanan Administrasi Kepegawaian Yang Prima, Bersih dan Profesional”.

Sekretaris Jenderal Kemhan Letjen TNI Ediwan Prabowo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Karopeg Setjen Kemhan Brigjen TNI Sumardi mengatakan, tata kelola pelayanan administrasi yang bersih dan professional merupakan salah satu langkah penting untuk membangun aparatur negara yang handal serta lebih berdaya dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan.

Menurutnya, penyelenggara pemerintahan saat ini dihadapkan dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja pemerintah, transparasi dan birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN. Demikian juga tuntutan untuk mampu menyediakan pelayanan publik secara optimal sangat didambakan masyarakat.

Untuk itu,  dibutuhkan aparatur pelayanan publik yang berkompeten, memahami dan mengerti tugas serta memiliki wawasan kebangsaan. Tuntutan itu harus mampu dijawab oleh segenap aparatur negara melalui pelayanan yang baik dan penuh dedikasi serta tanggung jawab.

Untuk mendapatkan atau membentuk aparatur negara yang memiliki kompetensi dan dedikasi serta tanggung jawab yang tinggi, diperlukan administrasi dan manajemen kepegawaian yang baik. “Penataan dan pengelolaan administrasi yang baik merupakan keniscayaan di tengah tuntutan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks”, tambah Sekjen Kemhan.

Lebih lanjut Sekjen Kemhan menambahkan bahwa Rakor Kepegawaian ini juga memiliki arti strategis dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Kemhan dan TNI.  Sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan, perjalanan reformasi birokrasi khususnya di bidang SDM Aparatur diharapkan akan semakin jelas arahnya dan pada akhirnya dapat mendukung pembangunan dan cita-cita bangsa.

Menjadi harapan bersama bahwa melalui penerapan UU ASN ini, para aparatur negara akan mampu menjawab tantangan besar di berbagai bidang kehidupan baik pada skala global, nasional maupun lokal. Untuk itu diperlukan pelaku-pelaku birokrasi pemerintahan yang dinamis, adaptif, visioner, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik.

Rakor Kepegawaian Tahun 2014 ini dihadiri para pejabat kepegawaian dari Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan. Rakor menghadirkan dua orang nara sumber yaitu Waaspers Panglima TNI Brigjen TNI Karsiyanto dan Deputi SDM Aparatur Kemenpan dan Reformasi Birokrasi DR. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. SE, M.Eng.