RAKORNIS DIREKTORAT MATERIIL DITJEN KUATHAN KEMHAN TA. 2018
Rabu, 28 Februari 2018
PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS DIT MATERIIL DITJEN KUATHAN KEMHAN TA. 2018
Pada tanggal 27 Februari 2018, bertempat Gd DI Panjaitan Lantai 8 Aula Panca Prasetia Korpri, Ditmat Ditjen Kuathan Kemhan melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bidang Materiil TA. 2018, dengan Tema “MEMPERKUAT SINERGITAS KELEMBAGAAN GUNA MEWUJUDKAN POSTUR PERTAHANAN YANG TANGGUH MELALUI PEMBINAAN MATERIIL DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN ALPALHANKAM YANG TERINTEGRASI”. Rakornis Bidang Materiil Ditjen Kuathan Kemhan di buka oleh Dirjen Kuathan Kemhan Mayjen TNI Bambang Hartawan, M.Sc., Peserta Rapat Koordinasi Teknis Bidang Materiil terdiri dari Pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI serta tamu undangan. Dirjen Kuathan Kemhan Mayjen TNI Bambang Hartawan, M.Sc, dalam sambutannya menyampaikan Selamat datang dan Terimah Kasih kepada seluruh peserta Rakornis Materiil Ditjen Kuathan Kemhan. Dirjen Kuathan Kemhan menyampaikan bahwa tema tersebut sangat relevan dihadapkan dengan salah satu program prioritas nasional yang diemban oleh Kemhan yaitu penguatan Pertahanan. Dirjen Kuathan Kemhan menyampaikan Kementerian Pertahanan menjabarkan dalam 4 kegiatan prioritas, yaitu:
1. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit,
2. Pemenuhan mef,
3. Penguatan industri pertahanan, dan
4. Pertahanan wilayah perbatasan.
Terkait dengan kegiatan prioritas kedua yaitu pemenuhan MEF, ditjen kuathan di bawah koordinasi direktorat materiil telah melaksanakan update data pencapaian MEF secara fisik dan shopping list TNI untuk memutakhirkan MEF tahap III tahun 2020-2024. Selanjutnya Dirjen Kuathan Kemhan menyampaikan keberhasilan memenuhi kebutuhan Alpahankam diawali dengan perencanaan yang baik dan terintegrasi, dilanjutkan dengan penyelenggaraan melalui skema pengadaan yang komprehensif sesuai skala prioritas dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, dengan tidak melupakan fungsi pengawasan dan pengendalian yang diselenggarakan secara internal dan eksternal oleh seluruh pemangku kepentingan.