STRATEGI PERTAHANAN PULAU-PULAU BESAR INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DI BANDA ACEH

Data dan informasi yang valid dan akurat sangat diperlukan pada tiap kegiatan penelitian, termasuk dalam Litbang Strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar Dalam Mendukung Kebijakan Indonesia sebagai Poros Maritim. Untuk mendapatkan data tersebut salah satu cara adalah melakukan pengumpulan data dan informasi ke lokus. Salah satu lokus yang dipilih adalah ke Banda Aceh, dengan pertimbangan karena relatif dekat dengan selat Malaka yang sangat berpengaruh terhadap posisi Indonesia sebagai poros maritim.

Adapun tujuan pengumpulan data ini adalah, untuk mendapatkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT), dalam rangka melaksanakan strategi pertahanan pulau-pulau besar yang dapat digunakan guna mendukung kebijakan Indonesia sebagai poros maritim. Pengumpulan data di Banda Aceh dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja, tanggal 29 Agustus s.d. 02 September 2022 dalam bentuk kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dan kunjungan ke instansi terkait untuk wawancara, pengisian kuesioner, observasi, serta dokumentasi.

Pelaksanaan FGD di lokus, Selasa, 30 Agustus 2022 di Ruang Rapat Kodam Iskandar Muda, dihadiri oleh enam narasumber yakni: Ony Ipmawa, Kasubbid Penindakan dan Penyidikan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Aceh; Joni Junaidi, A.Pi., S.Pi., M.Si., Kasubdit Operasi Kelautan Bakamla RI Aceh; Risman Aldino, SIK, Ps. Kasubbidgakkum Ditpolairud Polda Aceh; Akhmadon, Spi, MM, Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Aceh; Miftachuddin Cut Adek SE MSi, Sekretaris Panglima Laot Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Krueng Raya, Aceh; dan Telmarzul Syatri, SE, M.Si, Kepala Imigrasi Kelas I-TPI Banda Aceh.

Hasil dari Pulta dan FGD di Banda Aceh, yang dapat dirangkum:

Aceh berada di pintu masuk utama ke Selat Malaka dan memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, Aceh merupakan wilayah yang sangat strategis dan penting bagi perdagangan global. Sebagai salah satu pintu masuk utama ke wilayah ALKI I (Alur Laut Kepulauan Indonesia satu), sering disebut juga dengan ALKI Wilayah Barat, Aceh berada posisi yang sangat strategis dan penting. Aceh memiliki pengaruh cukup luas secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta menjadi salah satu wilayah terdepan perbatasan negara.

Tantangan pembangunan Maritim Indonesia saat ini adalah negara kepulauan dengan wilayah laut terbuka; pengamanan pulau terluar; infrastuktur dan konektifitas melalui laut; batas maritim yang belum selesai; sumber daya alam hayati di laut indonesia; perkembangan lingstra yang sangat pesat serta pengembangan wilayah dan peningkatan aktifitas ekonomi.

Situasi keamanan di Selat Malaka berdasarkan Data Penindakan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh Periode 2019 s.d. 2022 telah melakukan penindakan di Selat Malaka terhadap komoditi barang larangan dan pembatasan komoditi seperti, Narkoba, Produk Pertanian, serta Satwa yang dilindungi. Dapat disimpulkan bahwa Selat Malaka masih rawan terhadap penyelundupan yang berdampak kepada keamanan (perekonomian). Pengawasan di landing spot dilakukan jika penindakan di laut tidak memungkinkan.

Prospek pemanfaatan Aceh dan Pulau Sumatera untuk pertahanan negara perlu ditunjang dengan penambahan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) di Tanjung Balai Karimun yang berfungsi sebagai pangkalan kapal-kapal patroli yang beroperasi secara rutin di kawasan Selat Malaka untuk merespon dengan cepat sehubungan dengan jarak (Coverage Area) yang jauh, maka dibutuhkan Pangkalan Sarana Operasi baru di Wilayah Aceh (Lhokseumawe).

Upaya-upaya dan Rencana Strategis Jangka Panjang dalam membangun Jalur Logistik Pulau Sumatera, yaitu dengan mempersiapkan infrastruktur transportasi darat (membangun jalan Tol Lampung-Aceh), membangun jalur Kereta Api Lampung-Aceh, membangun power plant listrik berbasis nuklir, mempersiapkan jalur logistik (darat dan laut) Lampung–Aceh, serta mengoptimalkan peran perguruan tinggi untuk melakukan kajian-kajian akademik guna mendukung Pemerintah Daerah termasuk kesiapan SDM.

Strategi yang perlu dilakukan oleh instansi militer dan non militer dalam mendukung pelaksanaan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter khususnya di wilayah maritim diantaranya melakukan patroli dan operasi bersama semua stakeholders untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sebagai community protector, yaitu melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang berpotensi akan mengganggu stabilitas keamanan di NKRI.

Pelaksanaan Pulta kali ini dipimpin oleh Kolonel Kal Agus Wahyudi, S.E., M.M. selaku Kabid Lingstra Puslitbang Strahan, didampingi Kolonel Inf R Wirmaika Septiadi, Kolonel Caj DR. Kusuma, M.Si, Sena Sunandar, SE, M.Si, Sukarsih, S.E, dan Yeyep Pirdaus, S.Sos., M.M.