LITBANG ANALISIS KESIAPAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK MENDUKUNG OPERASIONAL KOGABWILHAN TA. 2021

Berangkat dari Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Kemhan dalam hal ini Puslitbang Sumdahan Balitbang melaksanakan penelitian tentang Analisis Kesiapan Sarana dan Prasarana Untuk Mendukung Operasional Kogabwilhan TA. 2021. Kogabwilhan merupakan Komando Utama Operasi (Kotamaops) Mabes TNI yang bertugas sebagai penindak awal dan pemulih atas terjadinya konflik dan ancaman di wilayah berupa Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Kogabwilhan memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sebagai organisasi yang baru dibentuk maka hingga saat ini Kogabwilhan masih terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana secara bertahap.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil data deskriptif Kualitatif dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT dan Balanced Scorecard (BSC) yang sudah dimodifikasi. Lokus Penelitian antara lain di Makogabwilhan Cilangkap, Kogabwilhan-I di Tanjungpinang, Kogabwilhan-II di Kodam VI Mulawarman Kalimantan Timur, dan Kogabwilhan-III di Papua. Dimensi penelitian meliputi Peraturan terkait Kogabwilhan, Matra, K/L dan Umum; Keadaan ancaman; Lokasi; Fasilitas markas; Struktur komando; Personil; Kemampuan Pusdalops; dan Sosialisasi.

Hal yang menonjol hasil analisis dan pembahasan penelitian bahwa Kesiapan Sarana dan Prasarana Kogabwilhan menunjukkan bahwa secara umum tingkat Kesiapan Sarana dan Prasarana jajaran Kogabwilhan saat ini masih sangat perlu ditingkatkan khususnya di Kogabwilhan II dan III wilayah Tengah dan Timur terkait Infrastruktur Operasional Kogabwilhan, Kesiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesiapan Alutsista TNI serta Kesiapan Sarana Prasarana Personel dalam rangka mendukung Operasional Kogabwilhan.

Rekomendasi untuk Pimpinan, Kogabwilhan dapat memanfaatkan potensi perspektif yang ada di tiap wilayah pertahanan, pemerintah segera membuat payung hukum terkait Kogabwilhan dan keterkaitannya dengan Pemda, Kementerian/Lembaga dan institusi Umum. Dilaksanakan penelitian lanjutan terkait Kesiapan Sarpras untuk mendukung operasional Kogabwilhan. Mengacu Konsep Kajian Ditjen Pothan Kemhan tentang Roadmap Sarana dan Prasarana Nasional tahun 2020-2024 yang dapat mewakili keadaan di tiap Kogabwilhan dari perspektif sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara.