LANGKAH STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI DAMPAK PERANG DUNIA III DI KAWASAN INDO-PASIFIK

Kawasan Indo-Pasifik telah menjadi salah satu titik fokus geopolitik global, dengan berbagai kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia yang bersaing untuk memperebutkan pengaruh. Wilayah ini menjadi vital bagi perdagangan dan stabilitas global, karena menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik yang memainkan peran penting dalam rantai pasokan global dan rute perdagangan maritim utama seperti Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.[^1](Emmers, R. (2021). Geopolitics and Maritime Territorial Disputes in East Asia. Routledge). Indonesia, sebagai negara terbesar di kawasan ini, harus menghadapi tantangan dan ancaman yang diakibatkan oleh potensi eskalasi konflik menuju Perang Dunia III (PD-III). Potensi eskalasi konflik menuju PD-III yang meningkat ditandai dengan: belum berakhirnya konflik Rusia-Ukraina, konflik Palestina-Israel yang meluas, serta unjuk kekuatan militer China dan AS di wilayah Indo-Pasifik.

Untuk mengantisipasi tantangan dan ancaman tersebut di atas dan berdasarkan analisis data dari berbagai sumber/open sources yang dilakukan oleh Kolonel Inf. Basuki Sepriadi, Peneliti Madya yang bertugas di Puslitbang Strahan, Balitbang Kemhan, menyimpulkan ada beberapa langkah strategi yang dapat dilakukan Indonesia.

Kebijakan Luar Negeri Bebas-Aktif Indonesia: Pertahankan Netralitas dalam Konflik Global

Kebijakan luar negeri Indonesia berdasarkan prinsip bebas-aktif bertujuan untuk menjaga netralitas negara dari keterlibatan dalam pertikaian antara blok besar kekuatan dunia sambil tetap berperan aktif dalam diplomasi perdamaian.[^2] (Sukma, R. (2010). Indonesia and the Emerging Sino-US Rivalry in Southeast Asia. International Relations of the Asia-Pacific, 10(1), 31-59). Prinsip ini pertama kali digagas oleh Mohammad Hatta pada 1948 dan menjadi pilar kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik dunia.[^3] (Hatta, M. (1948). Membangun Negara yang Merdeka. Pidato pada Sidang BP KNIP).

Diplomasi menjadi salah satu alat utama bagi Indonesia untuk mempertahankan posisi netral dalam situasi konflik global. Sebagai anggota tidak tetap DK-PBB, Indonesia dapat memainkan peran penting dalam mengusung dialog antar-negara yang berkonflik untuk mengurangi ketegangan.[^4] (United Nations Security Council, th 2022). Diplomasi juga dioptimalkan melalui forum-forum regional seperti ASEAN, di mana Indonesia mendorong integrasi kawasan demi menjaga stabilitas dan mengurangi risiko konflik.[^5] (Indonesia’s Role in Peace and Security. Retrieved from https://www.un.org/securitycouncil [^5]: Acharya, A. (2001). Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order. Routledge).

Penguatan Pertahanan Nasional: Peningkatan Kapasitas Militer dan Kesiapsiagaan

Dalam situasi potensi perang dunia, penguatan pertahanan nasional menjadi sangat penting. Barry Buzan menekankan bahwa keamanan nasional harus mencakup semua aspek, termasuk militer, sosial, ekonomi, dan politik, yang memungkinkan negara untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya.[^6] (Buzan, B. (1983). People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations. Wheatsheaf Books). Dalam menghadapi kemungkinan perang dunia ke III perlu peningkatan kapasitas militer sebagai berikut:

1. Modernisasi Alutsista

Peningkatan kemampuan militer melalui modernisasi Alutsista (alat utama sistem senjata) sangat penting. Kerjasama militer dengan negara sahabat seperti Korea Selatan dalam pengembangan kapal selam dan jet tempur menunjukkan upaya Indonesia dalam meningkatkan kapasitas pertahanan nasional.[^7]: (Ministry of Defence, Republic of Indonesia. (2021). Strategic Defence Acquisition Program. Retrieved from https://www.kemhan.go.id). Modernisasi ini juga mencakup akuisisi teknologi militer baru serta investasi dalam sistem radar dan pertahanan udara yang canggih.

2. Peningkatan Kemampuan Pasukan

Selain modernisasi peralatan, peningkatan keterampilan dan kesiapsiagaan pasukan juga sangat penting. Pelatihan yang fokus pada perang modern, termasuk perang siber dan perang asimetris, menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi ancaman non-konvensional yang semakin sering terjadi dalam konflik abad ke-21.[^8] (Department of Defence, Australia. (2019). Modern Warfare and Indonesia’s Military Preparedness. Canberra: Department of Defence).

3. Pertahanan Terintegrasi

Kerjasama antar-institusi keamanan nasional sangat penting untuk membangun pertahanan yang terintegrasi. BSSN perlu berkolaborasi erat dengan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan siber sebagai salah satu upaya mencegah serangan terhadap infrastruktur kritis nasional.[^9] (Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2020). National Cybersecurity Strategy. Retrieved from https://www.bssn.go.id).