ANALISA KONFLIK SEBAGAI DAMPAK PEMILUKADA
Friday, 30 August 2024
Sub Satker : Puslitbang Strahan
Katagori Penelitian : Non Material
Sumber Dana : APBN
Mitra Penelitian:
Tahun Penelitian : 2015
Abstrak: Otonomi daerah sebagai komitmen dan kebijakan politik nasional merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, di samping menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Kebijakan pembangunan yang sentralistis pada masa lalu dampaknya sudah diketahui, yaitu adanya ketimpangan antar daerah. Namun demikian, pembangunan
daerah tidak akan terjadi dengan begitu saja, tanpa adanya proses-proses pelaksanaan pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan di daerah, yaitu pihak legislatif (DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota) dan Eksekutif di Daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota). Kebijakan otonomi daerah memiliki implikasi sejumlah kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
Untuk dapat menjalankan pemerintahan yang baik sebagai cerminan otonomi daerah yang sesuai dengan harapan maka perlu adanya suatu pemilihan umum yang dimaksudkan untuk memilih Gubernur maupun Bupati yang diharapkan mampu membawa perubahan bagi daerah otonom sehingga mampu mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar daerah. Sistem pemilihan ini disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada). Di Indonesia, saat ini pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah.
Pilkada, sebagai sebuah mekanisme demokrasi sebenarnya dirancang untuk mentransformasikan sifat konflik yang terjadi di masyarakat. Pilkada berupaya mengarahkan agar konflik tidak meluas menjadi kekerasan. Sayangnya, idealitas yang dibangun dalam sebuah proses demokrasi, pada kenyataannya seringkali jauh dari apa yang diharapkan. Pilkada yang dirancang sebagai demokrasi elektoral, justru menjadi ajang baru timbulnya konflik kekerasan dan benturan-benturan fisik antar pendukung calon kepala daerah menjadi pemandangan jamak yang ditemui. Singkatnya, mekanisme demokrasi yang ada seolah justru melegitimasi munculnya kekerasan akibat perbedaan yang sulit ditolerir antara pihak-pihak berkepentingan di arena demokrasi.
Atas dasar tersebut diatas maka diperlukan penelitian tentang Analisa konflik sebagai dampak Pelaksanaan pemilukada, penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang menggunakan data primer berupa hasil angket yang disebar kepada responden yang dipadukan dengan data kualitatif untuk dirumuskan strategi penanggulangan konflik debagai dampak pelaksanaan Pemilukada.
Keyword : Pemilukada, Konflik, Pertahanan Negara
Naskah Lengkap :