PENGUMPULAN DATA STRATEGI PERTAHANAN PULAU-PULAU BESAR DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DI PALEMBANG

Dalam penelitian tentang Strategi Pertahanan Pulau-Pulau Besar Dalam Mendukung Kebijakan Indonesia sebagai Poros Maritim, sangat diperlukan bahan analisis data yang valid dan signifikan, salah satu lokus penelitian yang memiliki peran penting adalah wilayah Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk hal tersebut sebelum melakukan peninjauan lapangan atau lokus penelitian, tim litbang telah melakukan persiapan dengan menyelenggarakan FGD di Jakarta.

Manfaat dari FGD di Jakarta antara lain: menjaring data aktual, masukan, dan saran, yang dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi tim litbang di lokus penelitian. Agenda utama tim litbang di Palembang adalah melaksanakan FGD lokus pada tanggal 22 Februari 2022, yang dihadiri oleh peserta dari instansi terkait seperti, Dinas Kelautan dan Perikanan, Satwas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Polairud Polda, Keimigrasian Palembang, Kesbangpol Sumsel dan perwakilan Kodam II/Sriwijaya, Lanal dan Lanud SMH Palembang. Agenda berikutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan verifikasi dan validasi data, dengan melakukan wawancara mendalam ke beberapa instansi terkait.

Pelaksanaan FGD lokus diawali dengan sambutan oleh Kapuslitbang Strahan Balitbang Kemhan Brigjen TNI Yan Namora. Dalam sambutannya Kapuslitbang Strahan menyatakan bahwa Palembang merupakan salah satu lokus yang penting, mengingat Sumatera termasuk lima pulau besar dan berada dalam jalur Selat Malaka. Kapuslitbang Strahan juga juga menyatakan bahwa salah satu tugas penting Kemhan adalah turut berkontribusi dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait poros maritim. Mengakhiri sambutannya Kapuslitbang Strahan mengharapkan para narasumber FGD dapat memberikan data dan informasi dengan sebenar-benarnya, guna mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable.

Pokok-pokok pikiran hasil FGD di Palembang, antara lain:

Kesiapan dan kemampuan pulau-pulau besar untuk mandiri dalam penyelenggaraan pertahanan negara, perlu didukung oleh logistik yang memadai. Tidak hanya logistik militer, namun logistik pertahanan juga perlu didukung dengan ketahanan pangan yang dapat diperoleh melalui penyelenggaraan pengelolaan hasil laut, melalui peningkatan sarana transportasi, serta sarana prasarana pasca panen dalam pengelolaan hasil laut.

Strategi pertahanan pulau-pulau besar khususnya di Sumatera Selatan terkait Selat Malaka dengan kesiapan dan kemampuan pulau-pulau besar untuk mandiri dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Untuk itu perlu disiapkan kemampuan logistik secara mandiri guna memenuhi kebutuhan selama perang berlarut, pengawasan perairan dan kelautan didukung oleh operasi udara, baik drone maupun pesawat.

Perkembangan implementasi konsep strategi pertahanan pulau-pulau besar yang diamanatkan dalam Jakumhanneg dan Jakhanneg, hanya menyentuh instansi militer, hal ini perlu disosialisasikan ke instansi sipil, terkait peraturan perundangan yang melibatkan seluruh sumber daya nasional.

Permasalahan di bidang maritim yang terjadi di Sumatera Selatan khususnya Selat Malaka ada beberapa hal yang menonjol diantaranya: peredaran narkoba, perampokan, dan human trafficking. Hal ini dapat terjadi karena secara geografis Selat Malaka merupakan pintu masuk pelayaran internasional.

Strategi pertahanan pulau-pulau besar yang dapat dijalankan kedepan adalah, meningkatkan pembangunan infrastruktur maritim, meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM di daerah perairan, memberikan insentif bagi nelayan lokal, meningkatkan pengawasan dengan memanfaatkan sarana yang dimiliki instansi lainnya, serta mengedukasi tentang kemaritiman di lingkungan pendidikan.

Dalam kegiatan Pulta/FGD di lokus Palembang beberapa narasumber yang terlibat antara lain: Widada Sukrisna, S.Pi, M.Si, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan; Hafiz Alfajri, Stti, Kepala Koordinator Satwas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Palembang; AKBP Zahrul Bahwadi S.H. M.H., Wadir Polairud Polda Sumatera Selatan; Adep Yoenoes, S.T., M.H, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang; Kurniawan Kantinoko Kepala Bidang Politik Bakesbangpol Provinsi Sumatera Selatan.