KUNJUNGAN KABALITBANG KEMHAN KE BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Wednesday, 10 May 2023

Jakarta, Selasa (9/05/2023) Kabalitbang Kemhan Marsda TNI H. Haris Haryanto, S.I.P beserta Kapuslitbang Iptekhan Marsma TNI R. Bambang Ismiyadi, S.T., Kapuslitbang Alpalhan Laksma TNI Danto Yuliardi Wirawan, S.T., M.T., Kabagum Set Kolonel Inf Budi Setiawan, Kabagproglap Set Kolonel Kav R. Herdianto Nuringtyas, S.Sos, M.I.P, Kabid Bekomlek Kolonel Laut (E) Faried Jaendar Muda, S.T., Kabag Koorlitbang Kolonel Lek Imam Taufik dan Kasubbag Progjagar Bag Proglap Letkol Chb Ayi Amin S.E., M.M., rombongan pejabat Balitbang Kemhan melakukan kunjungan ke Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan RI pada tanggal 8 Mei 2023, rombongan diterima oleh Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementrian Perhubungan, Bapak Dr. Gede Pasek Suardika, M.Sc. beserta Kapusjakpras Transportasi Moda BKT Capt. Noviyanto Widadi, S.A.P., M.M., Kabagrendatin Imam Prasetyo, S.T., M.M. dari BKT di ruang Rapat Garuda Gedung BKT.

Diskusi dari kunjungan tersebut beberapa point penting diantaranya:

a. Benchmarking merupakan hal yang sangat untuk dilakukan dalam pembentukan organisasi baru, sehingga dapat dijadikan tolok ukur dalam menentukan arah organisasi kedepan.

b. Dalam rangka transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan menjadai Badan Kebiijakan masih banyak yang harus di komunikasikan dengan BRIN, mengingat BRIN juga masih dalam proses pembenahan organisasi.

c. Permasalahan-permsalahan yang terjadi dalam ranah tugasdi kementrian hendaknya dikaji oleh Badan Kebijakan.

d. Saran dari Kepala BKT untuk transformasi Balitbang Kemhan menjadi BPKTP tetap harus memasukkan unsur riset, karena aspek pertahanan mempunyai kekhususan diantaranya dalam bidang alustsista dan kerahasiaan.

e. Karya produk pertahanan harus ada perlakuan khusus, tidak dapat disamakan dengan bidang-bidang lainnya.

f. Menurut Kepala BKT, penelitian dan kebijakan tidak dapat disamakan karena penelitian murni berpikir riset yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan, sedangkan kebijakan berkaitan dengan politis. Sehingga dengan adanya transformasi, maka mindset peneliti harus di rubah menjadi analis kebijakan.




Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia