KENAIKAN PANGKAT DAN GOLONGAN PERSONEL DI LINGKUNGAN BALITBANG KEMHAN

Jakarta, Selasa (01/10/2019). Dalam rangka kenaikan pangkat dan golongan periode 1 Oktober 2019, Balitbang Kemhan melaksanakan upacara pelaporan kenaikan pangkat dan golongan personel Balitbang Kemhan yang dilaksanakan di Lobby Gd. Ir. H. Djuanda Balitbang Kemhan Jl Jati No.1 Pondok Labu Jakarta Selatan. Upacara dipimpin oleh Kabalitbang Kemhan Dr. Anne Kusmayati, dan dihadiri oleh Ses Balitbang Kemhan Brigjen TNI Abdullah Sani, Kapuslitbang Iptekhan Balitbang Kemhan Marsma TNI Bambang Wijanarko, S.E., S.T., M.Si.(Han), Kapuslitbang Sumdahan Balitbang Kemhan Brigjen TNI Martono, Kapuslitbang Strahan Balitbang Kemhan Laksma TNI Arif Harnanto, S.T., M.Eng., dan anggota Balitbang Kemhan.

Personel Balitbang Kemhan yang mengalami perubahan kenaikan pangkat dan golongan berjumlah 14 orang yang terdiri dari TNI sebanyak 5 orang dan PNS sebanyak 9 orang. Dalam sambutannya, Kabalitbang Kemhan mengatakan bahwa kenaikan pangkat dan golongan merupakan salah satu wujud penghargaan negara yang diberikan atas prestasi, dedikasi dan loyalitas seorang pegawai yang telah ditunjukkan dalam masa pengabdiannya. Dengan kenaikan pangkat dan golongan diharapkan menjadi motivasi peningkatan kualitas kinerja dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang masing-masing.

Pada kesempatan tersebut Kabalitbang Kemhan juga mengingatkan bahwa kita akan memasuki triwulan akhir TA. 2019. Segera tuntaskan pelaksanaan kegiatan program kerja masing-masing, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan dan merapikan administrasi pertanggungjawaban program kerja dan anggaran TA. 2019 dengan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku saat ini, agar dapat diselesaikan sesuai dengan rencana serta tidak menjadi masalah pada akhir tahun.

Lebih lanjut beliau menyampaikan, dalam menyikapi situasi negara yang tidak kondusif di akhir-akhir ini, akibat terjadinya bencana kebakaran hutan, demo anarkis di wilayah Papua dan Papua Barat, demo mahasiswa menolak revisi UU KPK, menolak pengesahan RKUHP dan lain-lain yang berujung anarkis. Beliau menghimbau kepada seluruh personel Balitbang Kemhan untuk ikut menciptakan situasi kondusif karena dengan program bela negara kita punya tanggung jawab moral membantu aparat keamanan menenangkan masyarakat agar tidak terprovokasi melakukan perbuatan anarkis yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 – 2024.