FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LITBANG PENATAAN RUANG WILAYAH PERTAHANAN UNTUK MENDUKUNG OPERASI GABUNGAN DI WILAYAH INDONESIA TIMUR

Jakarta, Rabu (20/02/2019). Puslitbang Strahan Balitbang Kemhan melaksanakan kegiatan focus group discussion (FGD) tentang litbang penataan ruang wilayah pertahanan untuk mendukung operasi gabungan di wilayah Indonesia timur di ruang Rapat Lt. 1 Gedung H. Djuanda Balitbang Kemhan Jl. Jati No.1 Pondok Labu Jakarta Selatan. Kegiatan dipimpin oleh Kapuslitbang Strahan Balitbang Kemhan Laksma TNI Ir. Agus Rustandi, M.EngSc, MMDS., M.A., dan dihadiri pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI, undangan serta anggota Puslitbang Strahan yang terkait. Sebagai pemapar adalah Analis Pertahanan Negara Balitbang Kemhan Ir. Etty Sulistyawati, M.Si.

Penataan wilayah pertahanan, menjadi sangat penting mengingat semakin banyaknya ancaman non militer yang harus ditangani oleh pemerintah pusat maupun daerah. Posisi strategis Indonesia yang merupakan jalur perdagangan internasional tentu saja akan dihadapkan dengan berbagai potensi ancaman baik di perbatasan maupun ancaman lain yang dapat menciptakan instabilitas domestik. Dalam menyikapi ancaman yang semakin kompleks, penataan dan pengembangan wilayah pertahanan untuk operasi gabungan sangat diperlukan. Kompleksitas ancaman di wilayah Indonesia Timur seperti penerbangan gelap, penyelundupan, wilayah yang rawan bencana serta bentuk ancaman lainnya menjadikan latar belakang dari penelitian ini.

Dilaksanakan kegiatan FGD untuk memperoleh data serta informasi dari berbagai pihak terkait mengenai penataan wilayah pertahanan, serta strategi yang sudah dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan operasi gabungan. Dan dengan FGD ini secara umum, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi daerah tentang penataan ruang wilayah pertahanan yang sesuai dengan kepentingan pertahanan negara, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan penataan wilayah pertahanan yang mampu mendukung operasi gabungan TNI pada masa yang akan datang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan Kemhan/TNI dalam menyusun kebijakan pertahanan yang berkaitan dengan penataan wilayah pertahanan untuk mendukung operasi gabungan TNI di wilayah Indonesia Timur.