Mewujudkan Penyandang Disabilitas Yang Produktif Dibutuhkan Peran Pelayanan dan Pendayagunaan
Selasa, 24 Mei 2016Jakarta
, – Untuk mewujudkan penyandang Disabilitas yang mandiri, produktif dan sejahtera dibutuhkan kerja keras dari masing-masing satuan kerja (Satker) yang terlibat untuk berperan dalam hal pemberian pelayanan dan pendayagunaan kepada para penyandang Disabilitas.
Demikian dikatakan Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Kapusrehab Kemhan), Laksma TNI Dr. Janti Undari, M.K.K., M.Si (Han) saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyandang Disabilitas Kemhan dan TNI TA. 2016, Selasa (24/5), di Kantor Pusrehab Kemhan, Bintaro, Jakarta.
Diungkapkan juga oleh Kapusrehab Kemhan, peran pelayanan dan pendayagunaan tersebut juga merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah melalui Pusrehab Kemhan kepada para penyandang Disabilitas yang dalam hal ini merupakan personel Kemhan dan TNI.
Lebih lanjut menurut Laksma TNI Dr. Janti Undari, Pusrehab Kemhan memiliki program Rehabilitasi terpadu yang bertujuan untuk mewujudkan penyandang Disabilitas personel Kemhan dan TNI menjadi mandiri dan produktif.
Selama pelaksanaan kegiatan rehabilitas terpadu di Pusrehab Kemhan, para penyandang Disabilitas memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Namun Kapusrehab berpendapat tidak semua permasalahan yang dialami para penyandang tersebut dapat selesaikan secara tuntas. Oleh karena itu masih dibutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya.
Seiring dengan hal tersebut, melalui rakor ini dijadikan forum untuk mendiskusi permasalahan yang ada, agar dapat menghasilkan solusi ataupun suatu produk yang dapat digunakan sebagai acun bagi semua pihak dalam memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang Disabilitas. Selain itu melalui Rakor ini, para penyandang Disabilitas dan pihak terkait dapat memperoleh informasi dan memahami kebijakan pemerintah tentang hak dan kewajiban mereka.
Oleh karena itu menurut Kapusrehab, optimalisasi Implementasi Kebijakan Pemerintah perlu menjadi perhatian sesuai dengan tema Rakor, yaitu “Upaya Optimalisasi Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI”. (MAW/SPD).
