Perlu Adanya Sinkronisasi Kebijakan K/L Dalam Hadapi Ancaman Non Militer
Rabu, 2 Maret 2016Jakarta
, DMC – Kementerian Pertahanan dalam hal ini Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Ditjen Pothan Kemhan) mengadakan Workshop Sinkronisasi Kebijakan Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Penataan Postur Pertahanan Nir Militer yang dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 2 dan 3 Maret 2016 di Aula Bela Negara Gedung Soeprapto Kantor Kemhan, Jakarta.
Workshop yang dibuka oleh Sekretaris Ditjen Pothan Kemhan Brigjen TNI Eko Budi S mewakili Dirjen Pothan Kemhan Dr Timbul Siahaan MM ini mengambil tema Melalui Workshop Sinkronisasi Kebijakan Kementerian/Lembaga, Kita Wujudkan Postur Pertahanan Nir Militer Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Non Militer.
Workshop ini dilaksanakan untuk menyamakan presepsi tentang Pertahanan Nir Militer dan peran Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman non militer. Workshop yang berlangsung selama dua hari ini juga dilaksanakan untuk berdiskusi mencari solusi guna menentukan unsur utama dan unsur lain kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman non militer sebagai langkah awal dalam rangka penataan postur pertahanan nir militer.
Workshop ini mengundang pejabat setingkat Eselon III dari Kementerian/Lembaga Pemerintah yang membidangi kebijakan strategis di instansi masing-masing. Materi yang disampaikan pada Workshop ini adalah materi yang membahas mengenai Pertahanan Nir Militer dan Kebijakan Kementerian/Lembaga dalam menangani berbagai permasalahan/kedaruratan yang berdimensi ancaman non militer yang selama ini telah dilaksanakan. Materi-materi ini diharapkan memberikan gambaran kepada seluruh peserta dalam rangka penyusunan/penentuan unsur utama dan unsur lain dalam rangka penataan postur pertahanan nir militer.
Materi yang disampaikan antara lain; Pertahanan Nir Militer oleh Direktur Komponen Pendukung Ditjen Pothan Kemhan Drs Maman Tarmana, MM, Kebijakan Kemdagri dalam menghadapi ancaman berdimensi ideologi dan politik sebagai bagian dari bentuk ancaman non militer dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI oleh Dierktur Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri, Kebijakan Kemenko Perekonomian dalam penanggulangan ancaman berdimensi ekonomi sebagai salah satu bentuk ancaman non militer dalam rangka menjaga kedaulatan negara di bidang ekonomi oleh Asisten Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Mikro dan Keuangan Kemenko Perekonomian.
Materi lainnya adalah Kebijakan Kemenkum HAM dalam menghadapi ancaman legislasi sebagai salah satu ancaman non militer guna menjaga kedaulatan NKRI oleh Kasubdit Perencanaan dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Perundang-Undangan Direktorat Perancangan Perundang-Undangan Ditjen Perundang-Undangan Kemkum HAM, serta Kebijakan Kemenkominfo dalam penanggulan ancaman berdimensi teknologi informasi sebagai salah satu bentuk ancaman non militer dalam menjaga kedaulatan NKRI oleh Direktur Keamanan Informasi Ditjen Informatika Kemkominfo.
