Kemhan Bersama Kementerian Terkait Bentuk Kader Bela Negara di Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
Kamis, 6 Agustus 2015Salah satu upaya membangun daya tangkal bangsa dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran bela negara kepada setiap warga negara. Upaya pembinaan kesadaran bela negara harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Dikarenakan luasnya jangkauan pembinaan kesadaran bela negara yang mencakup seluruh warga negara, maka diperlukan kerja sama lintas sektoral dalam penanganannya.
Dalam rangka upaya diatas, maka Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama beberapa kementerian / lembaga terkait sepakat membentuk kader-kader bela negara di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang mampu menjadi komponen daya tangkal bangsa dalam mendukung pertahanan negara.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pembentukan Kader Bela Negara di Kabupaten/Kota yang ditandatangani antara Kemhan bersama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Polri, TNI dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
MoU tersebut ditandatangani oleh Dirjen Pothan Kemhan, Deputi Bid. Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri, Ses Kemenpan dan RB, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kembuddikdasmen, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dan Dikti, Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kemenag, Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Aster Panglima TNI, Kabarhankam Polri dan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka.
Penandatanganan dilaksanakan pada acara Rapat Koordinasi Dengan Asosiasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembentukan Kader Bela Negara Tahun 2015, Kamis (6/8) di kantor Kemhan, Jakarta. Penandatanganan disaksikan oleh Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Peserta Rapat Koordinasi dengan Asosiasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembentukan Kader Bela Negara Tahun 2015 terdiri dari para Walikota, Bupati dan Aster Kodam. Rakor ini selenggarakan untuk menyamakan visi, misi dan persepsi serta informasi arah kebijakan dalam mewujudkan penyelenggaraan program kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Pemerintah Daerah selaku pemegang mandat pemerintahan di daerah dan Kodam selaku Pembina teritorial di daerah memegang peranan penting dalam kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara, diharapkan dapat menghasilkan kader-kader bela negara yang mampu menjadi komponen daya tangkal bangsa dalam mendukung pertahanan negara.
Rakor tersebut dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel yang menghadirkan pembicara yaitu Aster Panglima TNI, Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kemendagri, Staf Ahli Bidang Akademi Kemenristek dan Dikti, Direktur Bela Negara Ditjen Pothan Kemhan dan Pejabat Perwakilan dari Aster Panglima TNI. Rakor mengangkat tema, “Penguatan Daya Tangkal Bangsa Dalam Rangka Pertahanan Negara Melalui Pembentukan Kader Bela Negara”.
Demikian Siaran Pers Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan.
