Menhan Ingin Pengadaan Alutsista Semakin Transparan dan Akuntabel
Rabu, 29 April 2015
Jakarta, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, tugas penyelenggara pertahanan negara merupakan tugas yang sangat penting di dalam kaitannya dengan penegakan kedaulatan dan integritas bangsa serta untuk menjamin keselamatan seluruh Warga Negara Indonesia.
Tugas-tugas tersebut membutuhkan sarana dan prasarana Alutsista TNI yang tidaklah murah. Kementerian Pertahananan (Kemhan) dan TNI telah berupaya untuk meng-update kemampuan TNI dengan pengadaan Alutsista yang lebih modern. Diharapkan pengadaaan Alutsista semakin transparan dan akuntabel.
“Kemhan dan TNI bahkan telah mencanangkan zona bebas korupsi sebagai komitmen dalam melaksanakan tugas dengan baik dan benar serta bebas dari korupsi”, ungkap Menhan dalam sambutannya saat membuka Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan, Selasa (28/4) Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta.
Menhan mengatakan bahwa Kemhan selalu berupaya untuk melaksanakan tugas dengan optimal dan akuntabel. Selama ini, Kemhan telah berhasil meningkatkan kinerja organisasi dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan kinerja dan akuntabilitas di semua lini.
Terkait dengan Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan yang digagas oleh BPK RI ini, Menhan menyampaikan apresiasi dan berharap forum ini disamping sebagai upaya untuk manjaga dan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, juga untuk meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan utamanya dalam pelaksanaan anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
Menhan juga berharap melalui forum yang cukup strategis ini dapat melahirkan suatu gagasan dan terobosan baru yang bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan clean governance dan good governance. “Selain itu, forum ini juga dapat dijadikan sarana untuk mengkomunikasikan arah kebijakan pemeriksaan dikaitkan dengan isu strategis dan permasalahan signifikan yang dihadapi oleh bagi entitas di lingkungan pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”, tambah Menhan.
Forum Akuntabilitas Nasional Bidang Pertahanan diselenggarakan oleh BPK bersama Kemhan, BIN dan Lemsaneg, dalam rangka memperkuat komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan negara, khususnya bagi entitas di lingkungan pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I BPK. Forum ini dihadiri oleh para KPA, PPK dan APIP di lingkungan Kemhan, TNI, BIN dan Lemsaneg.
Sumber : DMC
