MENHAN: RUU INDUSTRI PERTAHANAN MASIH DIBAHAS
Kamis, 24 Mei 2012
Jakarta, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Industri Pertahanan masih dalam pembahasan antara DPR dan pemerintah, sehingga diharapkan RUU itu bisa segera disahkan.
“Dalam RUU ini akan dibahas mengenai Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Industri Pertahanan dalam negeri, keterkaitan pemerintah dengan industri dan pengguna, serta penelitian dan percepatan pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista),” kata Menhan yang juga sebagai Ketua KKIP usai menggelar Sidang KKIP VI di PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya, Jawa Timur, Rabu.
Dalam sidang KKIP itu, ada dua pokok masalah yang dibahas, yakni penyampaian proses legislasi RUU Industri Pertahanan oleh Tim Asistensi Bidang Kebijakan dan penyampaian Program Nasional Riset Pertahanan dan Keamanan oleh Tim Pokja II KKIP Bidang Litbang dan Rekayasa.
Menurut Purnomo, dalam RUU itu juga akan dibahas struktur organisasi KKIP, di mana ada usulan Ketua KKIP adalah Presiden, Ketua Harian Menhan dengan tambahan anggota KKIP.
“Dengan adanya RUU ini diharapkan bisa jadi landasan dalam pembuatan aturan turunan, Keppres, PP, Kep KKIP. Bahkan, bisa dijadikan naungan bagi pembangunan Industri Pertahanan ke depan,” katanya.
Berkaitan dengan Riset dan pengembangan industri hankam, kata Menhan, dalam sidang KKIP juga dilaporkan keinginan dewan riset nasional (hulu) dan keinginan dari pengguna, yakni kemhan, kepolisian, KKIP (hilir) digabungkan keinginannya, sehingga penelitian, pengembangan dan penerapannya tidak sekedar dilakukan dewan riset nasional, tetapi juga pengguna dan KKIP.
“Ini akan dikaitkan dengan momentum Hari Teknologi Nasional (Harteknas) pada 10 Agustus 2012 yang akan dilaksanakan di Bandung,” tuturnya.
Dalam roadmap, KKIP tengah membangun kapal perang, namun ada beberapa tahapannya. Tahapannya, pembangunan Kapal Cepat Rudal 40 meter (KCR-40M), KCR-60M yang akan dibuat oleh PT PAL dan pembangunan Perusak Kapal Rudal (PKR) serta pembangunan kapal selam.
“Roadmap ini sedang kita buat dan diharapkan Agustus 2012 nanti selesai,” kata Purnomo.
Untuk sasaran kinerja KKIP tahun 2012 ini, kata dia, pihaknya akan melakukan program kerja, yakni penyiapan regulasi industri pertahanan (penyelesaian RUU Industri pertahanan dan keamanan), penetapan kebijakan nasional dalam rangka stabilisasi dan optimalisasi industri pertahanan, penetapan program dan menindaklanjuti penyiapan produk masa depan.
Untuk penetapan kebijakan nasional meliputi, kebijakan peningkatan kemampuan industri pertahanan, menjamin keberhasian program Transfer of Technology (ToT), kebijakan sinergitas dan intensitas kegiatan penelitian, dan kebijakan penyiapan SDM terampil untuk industri pertahanan melalui pendidian formal.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang juga sebagai Sekretaris KKIP, mengatakan target RUU Industri Pertahanan diharapkan bisa diratifikasi pada bulan Agustus 2012 karena dari prosesnya sangat lancar.
“Ini merupakan inisiatif DPR, tetapi yang membuat Daftar Inventarisir Masalah (DIM) adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan,” kata Sjafrie.
Di tempat yang sama, Menristek Gusti Mohammad Hatta yang juga anggota KKIP, mengatakan, pihaknya akan meningkatkan apa yang telah dikembangkan sebelumnya dalam rangka pengembangan dan penerapan teknologi.
“Kita ingin hasilkan produk-produk yag lebih canggih. Kami juga ingin agar komponen-komponen produk bisa dihasilkan dalam negeri, serta bagaimana transfer teknologi bisa diserap cepat. Pada Harteknas ke-17 kami ingin bangkitkan semangat dan memotivasi agar teknologi indonesia bisa lebih cepat perkembangannya,” kata Menristek.
Sejak dibentuknya KKIP pada 2010, KKIP telah menghasilkan beberapa kebijakan, yakni master plan revitalisasi indsutri pertahanan, grand strategy KKIP, kriteria industri pertahanan, kebijakan dasar pengadaan alusista dan almatsus Polri untuk pemberdayaan industri pertahanan dan verifikasi kemampuan industri pertahanan dan revitalisasi manajemen BUMN Industri Pertahanan.
Dalam sidang KKIP yang juga dihadiri oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo itu juga dilakukan “First Steel Cutting” tiga unit KCR-60 M dan “Keel Laying” dua unit Kapal Tunda 2.400 Horse Power yang akan dibangun oleh PT PAL secara simbolis dengan menekan tombol oleh Menhan, Wamenhan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kapolri.
Sumber : Antara
