Kemhan – KLHK Tandatangani Perjanjian Pembangunan JIPP dan Pos Pamtas
Selasa, 7 Agustus 2018
Jakarta – Dalam mendukung kebijakan bidang pertahanan yang diarahkan pada terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan negara, Kementerian Pertahanan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK). Penandatanganan PKS tersebut adalah Pembangunan Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP), Jalur Administrasi (JA) dan Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) di dalam kawasan Taman Nasional (TN) Betung Kerihun Kalbar dan Taman Nasional Kayan Mentarang Kaltara.
PKS ditandatangani Dirjen Kuathan Kemhan Mayjen TNI Bambang Hartawan dan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK Ir. Wiratno, M.Sc, di kantor KLKH, Selasa (7/8). Turut hadir dalam penandatanganan PKS diantaranya Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Ahmad Supriyadi.
Sebelumnya PKS ini telah menjalani beberapa proses yang dimulai pada bulan April 2017. Peninjauan lapangan dilakukan pada tanggal 27 – 31 Desember 2016 oleh tim dari Kemhan, TN Betung Kerihun, TNI AD, Kodim 1206/Putusibau dan Pemkab Putusibau Kalbar. PKS ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RPP dan RKP yang disusun bersama antara pihak-pihak yang menandatangani PKS. 
Dirjen Kuathan dalam kesempatan tersebut mengatakan demi terciptanya safety belt di kawasan perbatasan negara khususnya di Kalimantan perlu adanya pembangunan JIPP dan JA. Pembangunan tidak hanya berupa jalan saja tetapi juga pembangunan infrastruktur lainnya.
Dengan dibangunnya safety belt berupa JIPP dan JA ini diharapkan akan menghidupkan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat di kawasan perbatasan. Dalam mendukung hal tersebut, perlu adanya sinergitas lintas sektoral tidak hanya antara Kemhan dengan KLHK saja tetapi juga dengan Kementerian Pertanian, Kepolisian dan K/L terkait lainnya.
Seperti diungkapkan Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) KLHK Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc bahwa JIPP ini memiliki luas 312.26 ha dan JA memiliki luas 16×42 ha. Sedangkan Pos Pamtas memiliki luas 43 ha yang terdiri dari Mako Satgas 1 unit dengan luas 5 ha, Komando Kompi terdiri dari 3 unit x 2 ha dengan luas 6 ha dan Pos Pamtas depan terdiri dari 1 unit dengan luas 32 ha. (ERA/RAF)
