Penanaman Nilai-nilai Kesadaran Bela Negara Sebagai Pondasi Dasar Pertahanan
Rabu, 4 Juli 2018
Aceh – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Rabu (4/7), memberikan pengarahan kepada seluruh Prajurit TNI yang berada di wilayah Kodam IM. Pengarahan yang dihadiri Perwira TNI dan Babinsa di Jajaran Kodam IM ini sebagai wahana untuk menjalin silaturahmi sekaligus untuk menyatukan cara pandang dalam upaya mewujudkan komitmen bersama guna membangun dan mewujudkan cita-cita nasional Indonesia.
Menhan dalam arahannya menyampaikan bahwa ada 6 (enam) hal yang menjadi pedoman dasar dalam pembangunan infrastruktur pertahanan negara menuju kekuatan dan postur pertahanan negara yang ideal, efektif dan handal didalam mengatasi berbagai potensi ancaman yang ada. Salah satu diantaranya adalah perlunya penanaman nilai-nilai kesadaran Bela Negara sebagai pondasi dasar pertahanan yang bersifat perang semesta atau Total Warfare.
Sebagai penerus tongkat estafet nilai-nilai kejuangan Generasi-45, TNI dikenal sebagai organisasi yang solid dan sarat dengan semangat perjuangan, pengabdian, pengorbanan yang luar biasa dan tanpa pamrih. Hal tersebut dilandasi oleh loyalitas sebagai roh yang menjiwai kehidupan setiap Prajurit.
Satuan TNI harus senantiasa menjadi organisasi yang dicintai oleh rakyat. Etos inilah yang kemudian dijabarkan kedalam nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945.
Potensi ancaman terhadap NKRI terbagi menjadi 2 (dua) dimensi ancaman utama yaitu ancaman belum nyata atau ancaman perang terbuka antar negara. Sedangkan dimensi ancaman kedua yang menjadi prioritas untuk ditangkal adalah ancaman yang sangat nyata yang sedang dan kemungkinan dapat dialami oleh negara-negara kawasan baik secara sendiri-sendiri atau yang bersifat lintas negara.
Didalam menghadapi potensi ancaman-ancaman tersebut maka diperlukan konsep pembangunan mindset seluruh Rakyat Indonesia melalui penanaman wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi Negara agar tidak mudah dipengaruhi dan terprovokasi oleh upaya pencucian otak dari kelompok tertentu. (DS/RPL).
