Tiga Tahun Pemerintahan Kabinet Kerja, Menhan Paparkan Sejumlah Capaian di Bidang Kebijakan Pertahanan Negara
Kamis, 19 Oktober 2017
Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama sejumlah Menteri dan Pimpinan Lembaga yang terkait dengan Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kamis (19/10) menghadiri Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema “Negara Hadir Mewujudkan Rasa Aman Melalui Perwujudan Stabilitas Politik dan Keamanan, Keadilan Hukum dan Pemajuan Kebudayaan” di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Menhan memaparkan beberapa pecapaian kinerja pemerintah di bidang penyelenggaraan kebijakan pertahanan negara, terkait dengan tiga tahun Pemerintahan Kabinet Kerja. Ada lima sasaran pencapaian kebijakan pertahanan negara yang semuanya telah disusun sesuai dengan Program Nawa Cita yang dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo.
Pencapaian dibagi dalam lima sasaran tujuan meliputi; Pembangunan TNI yang professional, Pembangunan dan pengamanan wilayah perbatasan, Turut serta mewujudkan perdamaian dunia, Pembangunan industri pertahanan dalam negeri dan Mewujudkan kesadaran bela negara.
Sasaran pertama terkait pencapaian pembangunan TNI yang professional, Menhan menjelaskan hal tersebut telah ditunjukan melalui komitmen dengan terus meningkatkan anggaran pertahanan dari Rp. 86,4 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 114,9 triliun di tahun 2017.
Sebagian besar anggaran Kemhan digunakan untuk melengkapi Alutsista agar Kekuatan Pokok Minimum (MEF) dapat tercapai. Selain itu, anggaran tersebut juga antara lain untuk membangun kesejahteraan dan profesionalisme Prajurit TNI yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan perumahan.
Hingga tahun 2017, capaian pemenuhan MEF diproyeksikan mencapai 50,9 %. Beberapa Alutsista terbaru TNI adalah Tank Leopard, Rudal Arhanud, Meriam M-133, pesawat F-16, pesawat CN 235 MPA, Kapal Fregat KRI RE Martadinata serta kapal latih KRI Bima Suci.
Sasaran kedua terkait pencapaian pembangunan dan pengamanan wilayah perbatasan, Menhan menjelaskan Kemhan telah membangun jalan inspeksi dan patroli perbatasan di Kalimantan sepanjang 1246 km. Di akhir tahun 2019, diharapkan seluruh garis perbatasan sepanjang 2019 km diharapkan telah dilengkapi jalan inspeksi dan patroli perbatasan ini.
“Selain itu, Kemhan juga telah membangun dan merenovasi Pos Pengamanan Perbatasan, baik di Kalimantan, Papua maupun NTT sebanyak 80 Pos. untuk patok perbatasan Kalimantan juga telah dilengkapi dengan chips, agar dapat terus dipantau dan bila ada pergeseran segera diketahui”, tambah Menhan.
Berbagai sarana dan prasarana juga telah dibangun di Natuna dengan memperpanjang jalur paccu Lanud R Sajad dan pembangunan 3 dermaga Posal. Di Pulau Sebatik , Nunukan dibangun dermaga dan menara Sei Pancang. Selain itu juga dibangun fasilitas di Yonif 614 Paloh Sambas, perbaikan Lanud Liku Sambas, Lanud Tarakan, Lanal Temajuk Sambas mapun sarana dan prasarana di Kodam Tanjungpura dan Kodam Mulawarman.
Di Papua juga dibangun jalur logistik menuju pos-pos perbatasan sepanjang 40 km, pembangunan dermaga Macan Tutul Merauke, dermaga rawa serta Sarpras di Kodam 173 Biak. Di NTT telah dibangun jalur logistik menuju pos-pos perbatasan sepanjang 10 km serta penambahan Sarpras di Lanud Eltari dan 4 kantor Posal. Selain itu Kemhan juga melengkapi peralatan daerah perbatasan di Kalimantan, Papua dan NTT seperti pesawat tanpa awak, alat komunikasi, sepeda motor, truk angkut air hingga genset.
Sasaran ketiga yakni turut serta mewujudkan perdamaian dunia, Kemhan telah mengirimkan lebih 2.700 orang Pasukan Pemelihara Perdamaian Dunia PBB setiap tahunnya. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar di dunia pengirim Pasukan Pemelihara Perdamaian Dunia PBB. Pada tahun 2019, jumlah pasukan yang dikirim diharakan meningkat menjadi 4.000 orang.
Sasaran keempat yaitu pencapaian mewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang kuat, mandiri dan berdaya saing sehingga meningkatkan kontribusinya pada pemenuhan MEF telah meningkat dari 28,1% di tahun 2014 menjadi 44,66 % pada tahun 2016.
Hal ini juga diwujudkan dalam bentuk komitmen pendanaan melalui Pinjaman Dalam Negeri untuk membeli produk industri pertahanan dalam negeri, seperti Panser Anoa dan senjata dari PT Pindad, kapal perang dari PT PAL. Telah ditetapkan tujuh prioritas industri strategis untuk dikembangkan antara lain pembuatan medium Tank oleh PT Pindad dan Penguasaan teknologi kapal selam oleh PT PAL.
Terakhir sasaran kelima mewujudkan kesadaran bela negara WNI sebagai bagian dari Pertahanan Rakyat Semesta dan Gerakan Revolusi Mental. Hingga tahun 2017, diproyeksikan telah terbentuk 74,3 juta kader Bela Negara di seluruh wilayah Indonesia. Program pembentukan kader bela negara dilakukan secara intens dan rutin di seluruh provinsi selama tiga tahun terakhir, bekerjasama dengan Kesbangpol dan Kodam setempat.
Beberapa program juga telah dilaksanakan oleh Kemhan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai bela negara diantaranya melalui pembuatan film bela negara dengan judul “Seteru” yang telah diputar di bioskop berbagai kota di Indonesia, Program Parade Cinta Tanah Air dan Pelayaran Bela Negara yang diikuti generasi muda. (BDI/SSI)
