Plt. Sekjen Kemhan Mewakili Menhan Prabowo Hadiri Seminar Nasional Sejarah TNI AL
Senin, 8 Juli 2024
Jakarta – Plt. Sekjen Kemhan Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P mewakili Menhan Prabowo menghadiri Seminar Nasional Sejarah TNI Angkatan Laut Tahun 2024, dengan tema “Perspektif Histori Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara dan Papua”, Senin (8/7), di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Sebagai keynote speaker pada seminar tersebut, Plt. Sekjen mewakili Menteri Pertahanan RI menyampaikan ucapan terima kasih dari Menhan Prabowo kepada Kepala Staf Angkatan Laut yang telah mengundang pada acara tersebut.
“Teriring harapan, semoga Seminar Nasional Sejarah TNI Angkatan Laut ini dapat mewujudkan pemikiran dan gagasan yang implementatif terhadap penyelesaian konflik kawasan Laut Natuna dan Papua secara holistik dan berkelanjutan serta mampu mengintegrasikan semua komponen yang ada,” ujar Plt. Sekjen Kemhan.
Indonesia memiliki sejarah atas perairan Natuna sebagai kawasan penghubung wilayah Nusantara dengan kawasan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Selanjutnya, sesuai UNCLOS, Indonesia telah mempunyai hak berdaulat di perairan Laut Natuna Utara berupa ZEE dan landas kontinen.
“Untuk itu, kita perlu mengkaji berbagai aspek dalam menyelesaikan permasalahan konflik ini. Salah satunya dari perspektif kesejarahan dengan harapan dapat memberikan masukan atau jawaban dari permasalahan di Laut Natuna Utara dan Papua,” kata Menhan.
Selain konflik di Laut Natuna Utara, Indonesia juga dihadapkan kepada permasalahan di Papua. Papua masih dilanda persoalan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Konflik di wilayah tersebut memiliki akar masalah yang kompleks dan beragam, termasuk serangan terhadap warga sipil, aparat keamanan, dan infrastruktur.
Sejarah memberikan gambaran bagaimana membangun sebuah negara dan bangsa menjadi sebuah entitas besar dengan satu komitmen di tengah kebhinekaan. Laut Natuna Utara dan Papua merupakan ujian integritas nasional Indonesia dengan aspek permasalahan yang berbeda. Laut Natuna Utara menghadapi permasalahan kedaulatan wilayah yang ancamannya berasal dari eksternal Indonesia. Adapun permasalahan Papua lebih bersifat internal meskipun dalam beberapa hal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal.
Langkah Indonesia terhadap persoalan Laut Tiongkok Selatan adalah membentuk komunitas keamanan ASEAN dengan tujuan mencapai dan menjaga stabilitas geopolitik di Asia Tenggara, membentuk pangkalan TNI yaitu Batalyon Komposit di Natuna. Kemudian meningkatkan patroli dan latihan militer bersama di wilayah Natuna. Sedangkan dalam penanganan masalah Papua, pemerintah telah membuat UU tentang Otonomi Khusus dan membangun infrastruktur berupa jalan dari Arfak menuju Manokwari.
Dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah NKRI khususnya yang berada di perbatasan Laut Natuna Utara, Kementerian Pertahanan dan TNI akan meningkatkan dan menyiagakan kekuatan militer yang ada di wilayah perbatasan di Laut Natuna Utara. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk dan tetap menjaga keharmonisan hubungan militer dengan militer negara tetangga.
“Pancasila, dan pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk menjaga persatuan dan mengatasi gerakan separatis di Papua. Saya mengucapkan selamat melaksanakan Seminar Nasional TNI Angkatan Laut ini, semoga dapat menghasilkan pemikiran dan gagasan yang implementatif yang nantinya dapat digunakan dalam penyelesaian Konflik di Laut Natuna Utara dan Papua,” kata Plt. Sekjen Kemhan mengakhiri sambutan.
Seminar ini diantaranya dihadiri Kasum TNI, Wakasal, Kepala Bakamla, Waka BRIN, dan Sekjen Wantannas, Tenaga Ahli Komisi I DPR, serta para narasumber. (Biro Humas Setjen Kemhan)
