Opini WTP Kemhan/TNI, Prestasi dan juga Beban yang Harus Dipertahankan
Rabu, 17 Juli 2019Jakarta
– Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan yang telah diraih Kemhan/TNI beberapa waktu lalu merupakan prestasi dan juga beban yang harus dipertahankan bersama di masa mendatang.
Untuk menyempurnakan kelemahan yang ada atas LK Kemhan/TNI, Kemhan RI menyelenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Badan Keuangan II dan III Tahunan, Rekonsiliasi Terpadu dan Penyusunan Laporan Keuangan Kemhan/TNI Semeter I TA. 2019. Rekonsiliasi yang dibuka Kapuslapbinkuhan Kemhan Marsma TNI Danang Hadiwibowo, S.E., M.M., di Jakarta, Rabu (17/7), dihadiri sejumlah personel Kemhan/TNI yang terkait dengan bidang laporan keuangan.
Kegiatan rekonsiliasi belanja dan barang dari mulai tingkat satker dan pengecekan saldo audited 2018 sebagai saldo awal nantinya merupakan data awal yang benar dalam proses penyusunan laporan keuangan TA 2019.
Untuk
itu, Kapusku berharap tim Kemeneterian Keuangan dapat memberi pendampingan dan membantu mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari hasil E-Rekon maupun permasalahan lainnya dalam laporan keuangan. Sehingga diperoleh data yang kredibel yang dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, dengan harapan opini WTP dari BPK RI atas LK Kemhan/TNI TA 2019 ini dapat dipertahankan.
Hal ini sejalan dengan tujuan rekonsiliasi terpadu yaitu untuk memastikan realisasi pengadaan barang/jasa yang diadakan sampai dengan semester I TA 2019 telah dicatat dalam aplikai SAIBA , SIMAK BMN dan aplikasi persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan duduknya ketiga badan ini diharapkan dapat diperoleh kesesuaian data yang akurat dan akuntabel, selanjutnya data tersebut akan dinyatakan dalam Berita Acara Rekonsiliasi untuk kemudian digunakan dalam Penyusunan LK Kemhan Semester I TA 2019.
