Komitmen Kemhan Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Veteran Melalui Optimalisasi Mutu Pelayanan Administrasi
Kamis, 28 Juni 2018
Jakarta – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan veteran RI, Pemerintah berkomitmen untuk senantiasa memperbaharui kebijakan regulasi terkait dengan optimalisasi mutu pelayanan administrasi dan hak-hak veteran RI melalui birokrasi yang sederhana, terintegrasi dan transparan.
Untuk itu Kementerian Pertahanan melalui Ditjen Pothan Kemhan menyelenggarakan Rakor Pembinaan Administrasi Veteran RI, di kantor Kemhan, Kamis (28/6). Rakor yang dibuka Dirjen Pothan Kemhan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.SI dimaksudkan guna meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi antara Kemhan dengan institusi atau lembaga terkait seperti PT Taspen (Persero) dan BPJS Kesehatan.
Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat yaitu, “Transparansi dan Penyederhanaan Birokrasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Keveteranan Guna Meningkatkan Kelancaran Penyampaian Hak-hak Veteran RI Secara Akuntabel dan Tepat Waktu.”
Saat membuka Rakor, Dirjen Pothan mengungkapkan bahwa Sistem Informasi yang berbasis teknologi informasi merupakan alternatif dalam mewujudkan transparansi dan penyederhanaan birokrasi pengyelenggaraan administrasi keveterananan RI. Hal ini dilakukan sejalan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan administrasi dan hak-hak veteran RI.
Kepada Pemangku Kepentingan Keveteranan selaku penyelenggara fungsi teknis administrasi keveteranan, Dirjen Pothan menginformasikan bahwa Direktorat Veteran Ditjen Pothan Kemhan merencanakan akan menggelar jaringan komunikasi dengan menggunakan internet atau Sistem Online. Sistem online ini merupakan media komunikasi antara pusat dan daerah, dalam rangka pelayanan administrasi dan hak-hak veteran RI. 
Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu usaha sebagai pendukung proses atau mekanisme dalam operasional administrasi keveteranan, tatkala teknologi dan administrasi dipadukan akan menciptakan suatu pencapaian yang berkualitas, efektif dan efisien.
Dengan demikian, sistem penyelenggaraan administrasi dan hak-hak keveteranan RI melalui sistem online merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan produktifitas melalui perbaikan mutu pelayanan serta sistem pengurusan administrasi dan hak-hak veteran RI.
Guna menyelesaikan administrasi dan hak-hak veteran RI, diperlukan adanya kesamaan pola pikir dan pola tindak serta kerjasama antar kementerian/lembaga. Untuk itu rakor ini menghadirkan pembicara diantaranya Asisten Deputy Bidang Pengelolaan Fasilitas Kesehatan Primer BPJS Chandra Nugroho yang menjelaskan tentang ”Pemanfaatan Mekanisme Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional” dan Direktur Operasi PT. Taspen (Persero). (ERA/ACP)
