Perlu Rekonsiliasi Tiga Bidang Untuk Capai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Rabu, 14 Februari 2018Jakarta – Kepala Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan Marsekal Pertama TNI Danang Hadiwibowo, S.E,.M.M membuka acara Rapat Rekonsiliasi LRA Baku II dan III, Rekonsiliasi Terpadu, Penyusunan Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Unaudited TA. 2017, Rabu (14/2), di Kantor Kemhan Jakarta.
Dalam kata pembukanya, Kapusku mengatakan kegiatan ini mengawali pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kemhan dan TNI TA. 2017 unaudited yang meliputi rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Badan Keuangan Tingkat II dan Badan Keuangan Tingkat III. Setelah itu dilanjutkan dengan Rekonsiliasi Terpadu antara Badan Perencanaan, Badan Logistik dan Badan Keuangan baik untuk tingkat unit organisasi maupun tingkat Kemhan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kapusku menjelaskan tujuan rekonsiliasi untuk memastikan bahan realisasi anggaran belanja dan anggaran pendapatan serta pengembangan belanja telah dilakukan pencocokan dari mulai tingkat satker secara berjenjang sampai dengan tingkat Kemhan baik yang bersumber dari anggaran DIPA Pusat maupun anggaran DIPA Daerah.
Lebih lanjut Kapusku Kemhan mengatakan sesuai arahan BPK RI, bahwa untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kriteria yang dinilai meliputi ada empat aspek yaitu: pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Kedua, kecukupan pengungkapan dan ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan terakhir adalah efektifitas pengendalian intern.
Atas nama pimpinan, Kapusku mengucapkan terima kasih kepada organisasi yang telah memulai menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang ada di lingkungan masing-masing yaitu dengan mengadakan kegiatan rekonsiliasi dan bimbingan teknis belanja dan barang dari mulai tingkat satker, kegiatan penyesuaian saldo awal 2016.
Hadir pada acara rekonsiliasi tersebut Kapus BMN Baranahan Kemhan, Kapusku TNI, Dirkuad AD, Kadisku Angkatan, Auditor Itjen Kemhan, Pejabat Badan Perencanaan, Badan Logistik, Badan Keuangan, Pejabat Kukotama/Lakpus/Keuangan, Tim Kementerian Keuangan. (WND/SGY)