Kemhan Adakan Pertemuan untuk Jaga Stabilitas Kawasan
Kamis, 30 November 2017
Jakarta – Kementerian Pertahanan RI mengadakan pertemuan dalam rangka untuk bertukar informasi antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Philipina. Acara yang berlangsung di Jakarta, Kamis (30/11), antara lain dihadiri perwakilan dari Bais TNI dan Mabes Angkatan.
Direktur Analisa Strategi Pertahanan Kemhan (Diranstra) Marsma TNI Ponang Djawoto mengatakan acara ini diselenggarakan mengacu pada komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara sebagai prasyarat untuk menjaga perdamaian dan kemakmuran di wilayah regional dan sekitarnya.
Hal ini diperkuat dengan kerjasama trilateral mengenai Laut Sulu yang berlangsung beberapa waktu lalu. Dalam kerjasama tersebut ketiga negara sepakat untuk mendorong kerjasama informasi dan pertukaran intelijen serta mekanisme pengembangan database.
Diranstra menambahkan bahwa belahan Asia saat ini menjadi pusat, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global. Seiring dengan itu terdapat kekhawatiran akan munculnya berbagai ancaman baik ancaman tradisional maupun non-tradisional seperti terorisme, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan. Ancaman tersebut apabila tidak diantisipasi tentu dapat menghambat dan mengganggu jalannya pemerintahan yang berdampak pada tercapainya tujuan dan cita-cita pembangunan Indonesia.
Dengan adanya kesepakatan antar beberapa negara, Indonesia berusaha untuk mendorong terciptanya kolaborasi yang lebih besar dengan negara-negara lain dalam memenuhi cita-cita dan tujuannya dengan berdasarkan azas saling menghormati antar negara.
Indonesia juga akan mendorong kerja sama yang lebih kuat dalam pertukaran informasi dan mengembangkan platform dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, khususnya untuk memfasilitasi arus informasi seperti terorisme, radikalisme, dan kekerasan.
Indonesia akan mengeksplorasi dan mengidentifikasi kemungkinan tindakan dan mekanisme untuk mengatasi ancaman yang timbul baik dari ancaman keamanan tradisional maupun nontradisional yang merugikan keamanan dan stabilitas wilayah. (WND/SGY).
