Kemhan/TNI Berkomitmen untuk Raih Kembali Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2017
Selasa, 26 September 2017
Jakarta – Kemhan dan TNI berkomitmen untuk meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemhan/TNI TA. 2017. Hal ini sesuai Intruksi Presiden RI pada saat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tanggal 23 Mei 2017 yang memerintahkan kepada seluruh pimpinan Kementerian dan Lembaga agar di tahun depan Laporan Keuangan Tahun 2017 mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Untuk menguatkan komitmen tersebut, Kemhan/TNI mengadakan Sinkronisasi Pengelolaan Anggaran Kemhan/TNI pada Selasa (26/9), di kantor Kemhan Jakarta. Kegiatan yang dihadiri Menhan RI Ryamizard Ryacudu beserta pejabat terkait di lingkungan Kemhan/TNI, juga dihadiri Wakil Menteri Keuangan RI (Wamenkeu) Prof. Dr. Mardiasmo, M.B.A, Akt dan Tortama Keuangan Negara I BPK RI beserta Tim.
Sinkronisasi Pengelolaan Anggaran Kemhan dan TNI diselenggarakan dengan maksud untuk memberikan pencerahan, pemahaman dan konstribusi yang baik untuk Kemhan dan TNI dalam pembenahan sistem pengelolaan anggaran. Sehingga ke depan dalam pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI, tidak terdapat lagi temuan maupun permasalahan yang signifikan.
Dalam kesempatan tersebut Menhan mengatakan bahwa hal ini merupakan pekerjaan berat yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh salah satu unit organisasi saja. Diperlukan sinergitas dari seluruh unit organisasi untuk secara bersama-sama memikul tanggung jawab dalam melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap Laporan Keuangan dengan mematuhi peraturan standar akuntansi pemerintah dan menyelesaikan tugasnya masing-masing dengan baik dan benar.
Senada dengan Menhan, Wamenkeu mengatakan bahwa pertemuan ini strategis dan penting karena akan berpengaruh pada opini laporan keuangan pemerintah pusat. Mengingat saat ini anggaran Kemhan/TNI dalam RAPBN menempati posisi nomor dua terbesar setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Maka perlu adanya dukungan Kementerian Keuangan dalam menyelesaikan rekomendasi BPK dan usulan penyelesaian rekomendasi BPK. Wamenkeu berharap ada perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran Kemhan/TNI dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemhan/TNI 2017 dapat tercapai. (ERA/SPD)
