Rakor Ditjen Kuathan Kemhan 2017 Untuk Pengelolaan BMN yang Lebih Baik Demi Opini WTP
Selasa, 7 Februari 2017
Jakarta – Agar dapat andil dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, diupayakan pengelolaan aset BMN yang lebih baik dari sebelumya. Rapat Koordinasi Ditjen Kuathan Kemhan TA 2017 ini diharapkan dapat menjadi pendorong jajaran Kemhan dan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengembangan Kekuatan Pertahanan dan pengelolaan BMN secara efektif, transparan dan akuntabel.
Demikian dikatakan Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Bambang Hartawan MSc, Selasa (7/2), yang memimpin Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan(Rakor Ditjen Kuathan) Tahun Anggaran 2017 di Aula Nusantara Kantor Kemhan, Jakarta.
Rakor Kuathan 2017 ini mengambil tema “Dengan Dilandasi Semangat Bela Negara Kita Tingkatkan Kekuatan Pertahanan Negara yang Efektif dan Efisien Melalui Pengelolaan Barang Milik Negara Secara Transparan dan Akuntabel Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Pertahanan Negara yang Tangguh”. Rakor Kuathan Tahun Anggaran 2017 ini diikuti oleh perwakilan dari Mabes TNI, Mabes Angkatan dan Kementerian/lLembaga terkait.
Dirjen Kuathan Kemhan menjelaskan, pelaksanaan Rakor Ditjen Kuathan Kemhan merupakan tindak lanjut dari hasil Rapim Kemhan 2017 yang dilaksanakan pada Januari lalu. Rakor ini juga dimaksudkan untuk mensosialisasikan kebijakan Ditjen Kuathan tahun 2017 serta untuk menyamakan persepsi dengan para pemangku penyelenggaraan fungsi penyelenggara negara lainnya.
Mencermati hasil Rapim Kemhan tahun 2017 pada Januari lalu, maka dalam Rakor Ditjen Kuathan Kemhan tahun 2017 ini mengambil tema yang relevan dengan keinginan pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kompleksitas ancaman nyata yang saat ini dihadapi bersama ini perlu disikapi oleh pemerintah khususnya Kemhan dengan mengembangkan kekuatan pertahanan yang mencakup bidang SDM, Materiil, Fasilitas dan Jasa, serta Kesehatan.
Untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, permasalahan yang menghambat setiap tahun didominasi oleh masalah pengelolaan Barang Milik Negara yang belum akuntabel. Permasalahan klasik yaitu manajemen Sumber Daya Manusia, ketidakpedulian dalam pemeliharaan aset dan penatausahaan BMN yang carut marut merupakan kelemahan sistemik yang berlangsung dari masa lalu dan terakumulasi sehingga menjadi permasalahan yang kronis.
Untuk itu diperlukan adanya sinergitas dan sinkronisasi antara pemangku kepentingan sehingga dapat meminimalisir kendala yang mungkin timbul pada perencanaan pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendaliannya. Para peserta Rakor diharapkan dapat menberikan masukan serta sumbang saran yang konstruktif agar Rakor ini dapat mengahsilkan konsep dan solusi baru untuk mewujudkan pengembangan kekuatan pertahanan yang lebih dinamis.
Dirjen Kuathan Kemhan kemudian memberikan penekanan kepada peserta Rakor Ditjen Kuathan Kemhan agar : Pertama, meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sesuai bidang masing-masing agar tercipta sinergi dalam pelaksanaan tugas dan program kerja yang telah direncanakan. Kedua, dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengelolaan BMN agar dilaksanakan dengan efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta dibarengi dengan tertib administrasi. Ketiga, dalam penyelenggaraan kegiatan, agar tidak keluar dari sasaran kebijakan Ditjen Kuathan yang telah ditetapkan. (DAS/SGY)
