Menhan Minta Seluruh Stake Holder Saling Bersinergi Laksanakan Program Bela Negara
Kamis, 12 Januari 2017Jakarta
– Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pada tahun 2017 berbagai kegiatan terkait program bela negara akan dilaksanakan. Agar ada keseragaman di dalam kegiatan dan pemahaman tentang program bela negara tersebut, maka Kemhan perlu merencanakan sesuatu penyelenggaraan program bela negara yang melibatkan kementerian / lembaga lainnya.
Dengan adanya keseragaman kegiatan dan pemahanan tentang program bela negara tersebut, maka diharapkan tidak membingungkan masyarakat. Untuk itu, seluruh stake holder terkait juga diharapkan dapat saling bersinergi agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik.
Hal tersebut dikatakan Menhan saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan Tahun 2017, Kamis (12/1) di kantor Kemhan, Jakarta. Rapim dihadiri Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan serta sejumlah pejabat dari Mabes TNI, Mabes Angkatan dan KKIP. Hadir pula beberapa pejabat perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.
Lebih lanjut Menhan menekankan kepada jajaran Kemhan yang terkait program bela negara untuk dapat melakukan koordinasi dan pendekatan secara intensif dengan kementerian/lembaga lain untuk menggalakan lagi program bela negara di kementerian/lembaga masing-masing.
Sementara itu bagi jajaran TNI, menurut Menhan satuan-satuan TNI merupakan ujung tombak operasional di lapangan yang sangat dominan menentukan keberhasilan program ini. Oleh karena itu, Menhan berharap kepada jajaran TNI dan Angkatan untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan program bela negara.
Karena, tanpa kemanunggalan TNI dan Rakyat, niscaya TNI tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok dalam menjaga kedaulatan, keselamatan bangsa dan keutuhan negara.
Selain terkait program bela negara, pada Rapim Kemhan Tahun 2017 tersebut Menhan juga menyampaikan penekanannya kepada jajaran Kemhan dan TNI untuk mewaspadai dan mengantisipasi ancaman terorisme dan radikalisme di dalam berbagai bentuk manisvestasi yang telah terjadi pada masa lalu, saat ini dan akan menjadi ancaman kedepan yang sangat serius dan berbahaya bagi Indonesia di masa yang akan datang.
Menurut Menhan, melihat perkembangan konflik di negara negara timur tengah saat ini, dimana eksistensi ISIS semakin terdesak dan kehilangan banyak wilayah kekuasaannya akan membawa implikasi langsung baik secara global dan regional termasuk ke negara negara ASEAN khususnya Indonesia, Filipina dan Malaysia.
Kondisi ini harus diwaspadi dan diantisipasi oleh Indonesia, karena pulangnya para pengikut ISIS yang berasal dari Indonesia akan berpotensi menjadi permasalahan dan merugikan negara. (BDI/RAF)
