KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

RAPIM KEMHAN TAHUN 2016 : Sistem Pertahanan Negara Dibangun Secara Terus Menerus

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2016 Selasa (12/01), di Kantor Kemhan, Jakarta. Rapim Kemhan 2016 dipimpin Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dengan didampingi Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Kasau. Rapim dihadiri seluruh pejabat eselon I dan II di jajaran Kemhan serta beberapa pejabat Mabes TNI, Mabes Angkatan dan Staf KKIP. Kegiatan Rapim Kemhan Tahun 2016 merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan pada setiap awal tahun dalam rangka penyampaian Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016 dan penyerahan Amanat Anggaran Tahun 2016 kepada Ka. Unit Organisasi.

Kebijakan tersebut merupakan pedoman dalam pengelolaan Pertahanan Negara oleh Kemhan dan TNI pada tahun 2016. Rapim Kemhan 2016 mengusung tema “Meningkatkan Sistem Pertahanan Negara Yang Berkelanjutan Didukung Oleh Kemandirian Industri Pertahanan dan Semangat Bela Negara Guna Terwujudnya Pertahanan Negara Yang Tangguh”.

Kebijakan Pertahanan Negara di selenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Dalam Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016 dijelaskan bahwa arah dari kebijakan tersebut antara lain : pemanfaatan teknologi satelit dan sistem drone untuk mendukung kebijakan poros maritim dunia; melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer yang diarahkan pada perwujudan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) TNI; meningkatkan pengamanan dan pemberdayaan wilayah perbatasan; mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing serta mendukung pembangunan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan Bela Negara.

Adapun sasaran Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016 antara lain : terwujudnya kebijakan-kebijakan Hanneg guna mendukung program Nawacita; terselenggaranya pemberdayaan dan pengamanan wilayah pertahanan di Kalimantan, Papua, NTT dan Kep. Natuna; terlaksananya peningkatan pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB; terselenggaranya pemberdayaan industri nasional penunjang industri pertahanan dalam negeri; terselenggaranya pembinaan industri pertahanan secara terintegrasi dalam pemenuhan MEF melalui pengembangan jet tempur KF-X/IF-X, pembangunan dan pengembangan kapal selam; terwujudnya sistem pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) melalui kerjasama antara Kementerian Pertahanan dan K/L serta TNI.

Menhan dalam sambutannya mengatakan seiring dengan perkembangan lingkungan strategis, suatu sistem pertahanan negara harus dilakukan secara terus menerus, serta disesuaikan dengan dinamika internal maupun eksternal yang berpengaruh pada hakekat  ancaman. Sementara, hasil pembangunan pada tahun sebelumnya dijadikan pijakan untuk tahap pembangunan tahun berikutnya.

Pembangunan pertahanan negara di samping disiapkan untuk menghadapi ancaman militer juga dipersiapkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter. Ancaman nonmiliter tersebut bersifat multidimensi, maka pelibatan rakyat yang mempunyai cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang tinggi merupakan suatu keharusan. implementasi cinta tanah air dan semangat kebangsaan tersebut, dilaksanakan melalui pembangunan kesadaran bela negara. Kemhan telah bekerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk mensosialisasikan konsep dan implementasi kebijakan nasional bela negara melalui pembentukan kader bela negara. Program kerjasama tersebut adalah dalam kurun waktu lima tahun ke depan terus membentuk kader-kader bela negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam Kaitan dengan kemandirian industri pertahanan, diperlukan kerjasama dan sinergitas antara kalangan seperti; perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan riset teknologi, kalangan industri sebagai produsen alat peralatan pertahanan, sekaligus pemasok perbekalan pendukung lainnya serta TNI sebagai pengguna hasil teknologi. Kemhan selaku penyelenggara pertahanan negara terus berupaya menciptakan kerjasama dan sinergitas tersebut dengan seluruh pemangku kepentingan secara optimal. Selain itu, kebijakan kandungan lokal dan Transfer of Technology (ToT) industri pertahanan Indonesia dalam pengadaan alutsista dari tahun ke tahun diharapkan semakin besar, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia.

Dalam Rapim Kemhan Tahun 2016, Kemhan mengundang pembicara dalam rangka memberikan pencerahan kepada seluruh peserta Rapim, yaitu Menteri PAN dan RB, Yuddy Chrisnandi dengan topik “Perubahan dan Penyempurnaan Organisasi”, Mendagri, Tjahjo Kumolo, dengan topik “Program Bela Negara”, Menristek Dikti  Muhammad Nasir, dengan topik “Kemandirian Industri Pertahanan”, Men PU Pera, Basuki Hadimuljono dengan topik “Perumahan Dinas Prajurit”, dan Ketua KPK Agus Rahardjo dengan topik “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”.

Demikian Siaran Pers Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan RI.