Kemhan Berperan Aktif Berantas Korupsi dan Wujudkan Birokrasi Bersih
Senin, 27 April 2015
Jakarta, Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai instansi pemerintah di bidang pertahanan turut berperan aktif dalam memberantas korupsi dan mewujudkan birokrasi yang bersih. Salah satu implementasinya adalah melalui peningkatan pemahaman dan komitmen dari seluruh Pegawai Kemhan.
Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kemhan dan TNI, Senin (27/4) di kantor Kemhan, Jakarta.
Lebih lanjut Menhan mengatakan, pembangunan ZI dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi dan melayani. Program yang merupakan salah satu rencana aksi yang diusung bersama antara Kemhan dan Kemenpan dan RB ini juga menjadi momentum yang penting di dalam penataan dan perwujudan pemerintahan yang bersih dan efektif.
Menhan menegaskan bahwa ada atau tidak adanya pembangunan ZI, Kemhan selalu berupaya untuk melaksanakan tugas dengan optimal dan akuntabel. Selama ini, Kemhan telah berhasil meningkatkan kinerja organisasi dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatan kinerja dan akuntabilitas di semua lini. Pencapaian ini tidak lepas dari kerja keras seluruh warga Kemhan dengan dipelopori oleh para pimpinan Kemhan.
Menhan lebih lanjut berharap agar pencanangan ini segera ditindaklanjuti dengan menerapkan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi yang konkrit dan terukur serta kegiatan pelayanan terhadap publik yang semakin hari semakin baik. “Saya juga mengingatkan kepada seluruh pejabat Kemhan untuk terus bekerjasama membangun Zona Integritas menuju WBK dalam mencapai WBBM. Tingkatkan terus pengawasan sehingga program ini terlakasana dengan baik”, tambah Menhan.
Sementara itu, Menpan dan RB menyampaikan rasa bangga bahwa Kemhan sebagai leading sector dari kebijakan pertahanan nasional dan juga jajaran TNI memiliki komitmen yang kuat untuk bersama –sama seluruh komunitas civil society menjadikan sebuah birokrasi yang benar-benar dapat dipercaya, birokrasi yang terbuka pada masukan – masukan, kritik dan harapan masyarakat.
Menurutnya pencanganan pembangunan ZI di lingkungan Kemhan dan TNI ini merupakan suatu peristiwa yang bersejarah dan monumental yang tidak dipikirkan sebelumnya oleh civil society, bahwa di lingkungan Kemhan dan TNI memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan suatu wilayah institusi yang bebas dari korupsi dan juga menjadi wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.
Pencanangan Pembangunan ZI dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM di lingkungan Kemhan dan TNI ditandai dengan Penandatangan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan disaksikan Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki.
Hadir pula Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kasad Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kasal Laksamana Ade Supandi, Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna, Sekjen Kemhan Letjen TNI Ediwan Prabowo dan Irjen Kemhan Marsdya TNI Ismono Wijayanto serta pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemhan.
Pencanangan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan mengimplementasikan Peraturan Menpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pedoman ini menjadi panduan bagi seluruh aparatur pemerintah dan pihak terkait dalam rangka pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
Sumber : DMC
