Pemerintah Perlu Rumuskan Kebijakan dan Upaya Penanggulangan Pengaruh ISIS di Indonesia
Jumat, 24 April 2015
Jakarta, Pemerintah Indonesia telah berusaha keras secara persuasif dalam upaya mencegah meningkatnya pendukung ISIS di Indonesia. Kementerian dan lembaga negara perlu bersama-sama memikirkan kebijakan dan upaya penanggulangan terbaik untuk menangkal berkembangnya pengaruh ISIS di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI R Ediwan Prabowo, Selasa (21/4), saat membuka Forum Group Discussion (FGD) mengenai “Perkembangan ISIS dan Pengaruhnya Terhadap Pertahanan Negara Indonesia”, di Kantor Kemhan, Jakarta. FGD ini menghadirkan narasumber Head of Department of Asia and Australia Ministry of Foreign Affairs The Republic of Iraq HE Dr Jawad Khadim Al Hindawy dan Duta Besar RI untuk Irak Letjen TNI Mar (Purn) Safzen Noerdin.
Sekjen Kemhan menjelaskan bahwa pengaruh dan propaganda ISIS telah mencapai Asia Tenggara termasuk Indonesia dan beberapa negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah WNI yang telah dan mungkin akan bergabung dengan ISIS. Indikasi masuknya ISIS di Indonesia akhir-akhir ini semakin terlihat khususnya setelah adanya dukungan kelompok-kelompok radikal tertentu di Indonesia, seperti kelompok Santoso yang berada di Poso Sulawesi Tengah serta di beberapa kota lainnya seperti Solo, Jakarta, Malang dan Bima NTB.
Forum ini yang mendatangkan narasumber yang mendalami perkembangan ISIS di Timur Tengah, diharapkan menjadi masukan masing-masing lembaga pemerintah yang hadir dalam merumuskan kebijakan dan upaya untuk menangkal berkembangnya pengaruh ISIS di Indonesia.
Duta Besar RI untuk Irak Letjen TNI Mar (Purn) Safzen Noerdin dalam paparannya mengenai perkembangan ISIS di Irak dan negara-negara sekitar menegaskan bahwa Pemerintah Irak telah berulang kali menyatakan bahwa isu bergabungnya beberapa WNI menjadi partisipan ISIS tidak akan mempengaruhi hubungan kerjasama dan diplomasi antara RI dan Republik Irak. Hal itu merupakan keputusan individu.
Sementara itu Head of Department of Asia and Australia Ministry of Foreign Affair The Republic of Iraq HE Dr Jawad Khadim Al Hindawy menjelaskan bahwa simpatisan ISIS datang ke Irak dari sekitar 62 negara di dunia berkat propaganda dan teror yang mereka lakukan di media sosial dan media massa. ISIS berusaha untuk menghilangkan batasan kawasan negara-negara di Timur Tengah. Gerakan terorisme bersenjata ini memiliki agenda politik, target strategis dan mendapatkan dukungan dana dari beberapa pihak. Gerakan terorisme ini tidak ada hubungannya dengan Suni dan Syiah, mereka hanya menggunakannya untuk melakukan propaganda dan menambah simpatisan.
Pemerintah Irak memerangi gerakan terorisme ISIS ini dengan tiga komponen kekuatan yaitu para militer, militer Irak dan putra-putra suku di Irak. Pemerintah menargetkan pada akhir tahun ini ISIS sudah dapat diusir dari Irak. Pemerintah Irak juga telah mengupayakan memasukkan agenda ancaman terorisme ini dan untuk mencegah penyebarannya ke dalam agenda Sidang PBB. Dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Jakarta dan Bandung yang sedang berlangsung saat ini, telah muncul beberapa usulan dari negara-negara peserta agar memasukkan pembahasan mengenai penanganan terorisme ISIS ke dalam agenda pembahasan KAA. Dari pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan kesepahaman cara penanggulangan penyebaran paham dan propaganda ISIS ini.
FGD ini diikuti oleh pejabat eselon I dan II Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, Kemenko Polhukkam, Kemlu, Kemdagri, BNPT, dan lembaga pemerintah lainnya yang terkait.
Sumber : DMC
