MENANTI AKSI PEMERINTAH MANFAATKAN PASAR PERBATASAN

Kamis, 5 Juli 2012

Oleh Yohanes Adrianus

 

Kupang, Setelah pelaksanaan referendum pada 1999, Timor Leste (dulu Timor-Timur) resmi berpisah dari Nusa Tenggara Timur dalam bingkai NKRI. Pemisahan dua daerah dalam satu pulau dengan latar kebudayaan yang sama itu pun resmi diakui dunia sejak negara baru itu memproklamirkan kemandiriannya sebagai negara baru pada 20 Mei 2002.

Setelah lepas dari Indonesia, bekas provinsi ke-27 Indonesia itu pun mulai menata pemerintahan dan ekonomi masyarakatnya di sana. Dampak perubahan ekonomi masyarakat Timor Leste di daerah perbatasan kendati masih terus berjuang untuk kemajuan, namun memiliki dampak yang cukup berarti bagi keberadaan masyarakat Indonesia di perbatasan seperti di Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara (TTU) dan Timor Tengah Selatan (TTS).

“Akan terjadi gangguan psikologis masyarakat Indonesia di perbatasan Timor Leste jika ekonomi masyarakat di sana tidak semaju saudara-saudara sedarahnya di Timor Leste,” kata pengamat ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Dr Thomas Ola Langoday.

Karena itu, kata dia, upaya peningkatan standar ekonomi masyarakat di daerah perbatasan dengan membangun sentra produksi untuk menghidupkan pasar-pasar di perbatasan dua wilayah itu, sudah harus dilakukan.Dia mengatakan, implementasi nyata untuk melaksanakan kebijakan ekonomi masyarakat di perbatasan tersebut, bisa dengan menggerakkan semua potensi komponen masyarakat yang ada di daerah perbatasan, termasuk TNI penjaga perbatasan selain pemerintah daerah.

Menurut dia, kebijakan ekonomi daerah-daerah perbatasan NTT dengan Timor Leste dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan serambi negara itu, perlu dilakukan oleh semua pihak termasuk melibatkan TNI penjaga perbatasan.

Dia mengatakan, TNI sebagai penjaga perbatasan saat ini, tidak sekadar menjalankan tugas dan fungsinya untuk pengamanan wilayah, tetapi juga harus bisa menjalankan fungsinya sebagai komponen peningkatan pemberdayaan masyarakat di daerah tersebut.

Dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, TNI penjaga perbatasan harus juga terlebih dahulu sejahtera, sehingga pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan bisa dilakukan dengan baik.

“TNI selaku garda terdepan NKRI di perbatasan harus juga sejahtera agar bisa menunjukkan kepada dunia bahwa TNI dan masyarakat di serambi negara itu sejahtera,” kata Langoday.Langkah konkret yang bisa dilakukan kata Langoday, adalah dengan membentuk masyarakat binaan secara ekonomi, baik di bidang budidaya pertanian, peternakan, usaha perdagangan atau industri hasil bumi di kawasan perbatasan.

Dengan begitu, masyarakat di kawasan perbatasan akan menjadikan kelompok pemberdayaan itu sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah itu untuk secara perlahan meningkatkan kesejahterannya.

“Mengapa rakyat di perbatasan kondisi ekonominya dari waktu ke waktu tetap seperti itu, karena tidak ada contoh. Mereka mau mencontohi siapa yang hidupnya sama dengan mereka, jika tidak digerakkan oleh komponen masyarakat di sana terutama TNI,” kata Langoday.

Dosen Magister Manajemen pada Unika Kupang itu mengatakan, pemerintah dan masyarakat patut memberikan apresiasi kepada pihak TNI yang saat ini berada di kawasan perbatasan NTT-Timor Leste, yang sudah mulai mengembangkan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan itu.

“Kita patut memberikan dukungan dan dorongan untuk Komandan Korem yang sudah menerapkan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan dengan harapan agar terus dilanjutkan,” kata Langoday.

Hal ini penting, karena jika standar ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan RI jauh lebih rendah dari masyarakat di negara Timor Leste, berbagai kemungkinan akan bisa terjadi.
Dia menyebut, kemungkinan yang bisa terjadi, di antaranya, penyelundupan barang dari Timor Leste ke Indonesia, penyelundupan barang ke Timor Leste karena tergiur dengan kehidupan maju di Timor Leste.

Bukan sekadar itu, menurut Langoday bisa juga terjadi masyarakat yang menghuni perbatasan pindah ke Timor Leste, karena menilai negara tersebut lebih menjanjikan kehidupan ekonominya.Memang diakuinya dalam jangka pendek, Timor Leste belum mengarahkan pembangunan ke daerah-daerah di kawasan perbatasan dengan Indonesia.

Namun jika satu saat terjadi perkembangan dengan terjadi peningkatan infrastruktur yang memadai, terjadi peningkatan kesejahteraan yang merata, kemudahan mendapatkan barang dan jasa, akan timbul kekagetan ekonomi.

“Suatu saat akan terjadi kekagetan ekonomi kendati memiliki budaya yang sama namun kesejahteraan masyarakat berbeda, akhirnya masyarakat lari ke sebalah,” kata Langoday.Aspek ekonomi dan keamanan, kata dia, saat ini harus jalan berbarengan, namun harus mendahulukan penguatan ekonomi.

“Di zaman ini bukan pendekatan keamanan yang diutamakan, tetapi ekonomi. Karena itu penting dibangun sentra-sentra produksi sesuai dengan keunggulan yang ada di masyarakat perbatasan, sehingga merekalah yang menguasai pasar-pasar di perbatasan dari aspek komuditinya,” katanya.Hidupkan pasar perbatasan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo sebelumnya mengatakan, pihaknya akan mendorong upaya menghidupkan kembali pasar perbatasan Mota’ain wilayah Kabupaten Belu NTT-RI yang berapit dengan Batu Gede distrik Maliana negara Timor Leste.

“Pasar perbatasan itu akan kita hidupkan kembali, demi meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut,” kata Ganjar.Menurut dia, pasar yang dibangun sejak tahun 2003 tersebut, saat ini terkesan mubazir karena tidak difungsikan. Hal ini kata dia, akan sangat berpengaruh kepada kehidupan perekonomian warga masyarakat di wilayah tersebut.

Dia mengatakan, jika pasar itu hidup, akan bisa menjadi pasar internasional yang besar karena akan menjadi kunjungan warga negara Timor Leste untuk melakukan transaksi ekonomi di wilayah tersebut.

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, warga masyarakat Timor Leste di seputaran wilayah pasar tersebut, masih sangat bergantung untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok (sembako) masyarakat.

“Kalau demikian, saya kira akan terjadi transaksi ekonomi yang besar di pasar tersebut, dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Ganjar.Untuk kembali menghidupkan pasar tersebut, Komisi II akan menyampaikan hasil identifikasi sejumlah kendala kepada Badan Nasional Penanganan Perbatasan (BNPP), sehingga bisa melakukan pembenahan, demi memperlancar aktivitas pasar tersebut.

Dia memastikan, dengan kondisi masyarakat dua wilayah yang masih serumpun bahkan masih terhubung tali persaudaraan tersebut, akan memberi dampak positif termasuk mempererat tali persaudaraan di antara masyarakat, saat melakukan transaksi ekonomi di pasar tersebut.”Kondisi inilah yang kita harapkan, sehingga hubungan dua negara bisa terus berjalan damai,” kata dia.

Secara politis, katanya, dengan menghidupkan kembali sejumlah sentra ekonomi termasuk pasar di wilayah perbatasan, akan memberikan nilai positif bagi kedua negara untuk lebih mempererat hubungan bilateralnya, sehingga memudahkan diplomasi politik antardua negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara.

“Kalau hubungan diplomatik baik, maka saya yakin semua hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dua negara akan lebih mudah dikomunikasikan,” kata dia.Menurut dia, sejumlah fasilitas yang sudah ada di pasar tersebut, seperti los bangsal untuk tempat berjualan sudah dimiliki, tinggal menambah fasilitas lainnya sebagai pendukung, untuk menambah gairah masyarakat melakukan aktivitas transaksi ekonomi di pasar tersebut.

Dari aspek keamanan, menurut Ganjar tidak ada masalah, karena wilayah perbatasan telah dijaga oleh masing-masing petugas keamanan dua negara, sehingga tidak perlu dikhawatirkan.Apalagi, katanya, masyarakat kedua negara adalah masih satu rumpun bahkan masih terikat persaudaraan, sehingga akan dijamin aman.

“Saya sudah lihat kondisi di sana, sangat aman dan bahkan warga di sana sangat baik dalam penyambutan,” kata Ganjar usai melakukan lawatan ke perbetasan beberapa waktu lalu.

Sumber :  Antara




Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia