Konsultasi Publik RUU Pengelolaan Ruang Udara

Jakarta – Dirwilhan Ditjen Strahan Kemhan telah melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik RUU Pengelolaan Ruang Udara di Jakarta dan Bandung. Kegiatan konsultasi publik dilaksanakan sebagai wadah mempublikasikan RUU PRU kepada para pakar, civitas akademika dan masyarakat pengguna ruang udara serta masyarakat komunitas hukum udara, dengan tujuan untuk mendapat saran masukan terhadap RUU PRU yang akan dibahas di Badan Legislasi DPR.

Dalam kegiatan konsultasi publik di Jakarta tanggal 10 Oktober 2023 bertempat di Hotel Orchardz, Jl. Industri Raya No. 8 Gunung Sahari, Jakarta, Konsultasi Publik ini menghadirkan guru besar Hukum Udara Prof. Dr. I.B.R Supancana, S,H., M.H. dan Karo Turdang Setjen Kemhan Marsma TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. sebagai narasumber. Turut hadir dalam kegiatan ini pejabat dari Mabesau yaitu Kadiskumau Marsma TNI Evi Zuraida, S.H., M.H, dan Kadispenau Marsma TNI R. Agung Sasongkojati, M.A.Sc., M.SS. serta Tim Pokja RUU PRU dari Kemhan dan TNI. Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan sebagai penyelenggara kegiatan menghadirkan civitas akademika dari beberapa universitas di Jakarta, komunitas pengguna ruang udara serta komunitas hukum udara di Jakarata sebagai peserta.

Sementara itu, kegiatan Konsultasi Publik RUU PRU di Bandung dilaksanakan pada tanggal, 18 Oktober 2023 di Hotel Sari Ater Kamboi Bandung, Jawa Barat, dengan mengundang Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai guru besar bidang hukum internasional dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan Karo Turdang Setjen Kemhan Marsma TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. sebagai narasumber, hadir pula dalam kegiatan tersebut Kadiskumau Marsma TNI Evi Zuraida, S.H., M.H, Kadispenau Marsma TNI R. Agung Sasongkojati, M.A.Sc., M.SS. Konsultasi Publik di Bandung mengundang peserta yang berasal dari dosen dan mahasiswa dari beberapa universitas di Bandung, dosen dan pasis Seskoau serta komunitas kerdirgantaraan dari Lanud Husein Sastranegara dan Lanud Sulaiman.

Dari kedua kegiatan konsultasi publik RUU PRU tersebut, Tim Pokja RUU PRU Kemhan dan TNI menerima masukan yang sangat konstruktif dari para narasumber dan peserta dari berbagai Universitas yang akan dijadikan bahan dalam pembahasan di DPR. Para narasumber dan peserta juga sangat mengapersiasi upaya yang telah dilakukan Kemhan dan TNI sehingga RUU PRU yang sudah lama dinantikan telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Perubahan tahun 2023.     ($)

Dokumentasi   :   Klik Disini