SOSIALISASI KEBIJAKAN KENAIKAN HARGA BBM

Senin, 10 Juni 2013

ebf0cbb5ebbfb095df7c827f0d8a17df.png

Dirjen Strahan Kemhan
Mayjen TNI Sonny E.S Prasetyo, MA, memberikan sosialisasi kebijakan kenaikan
harga BBM pada hari Senin, 10 Juni 2013, pukul 07.00 WIB s.d selesai. Peserta
sosialisasi terdiri dari Eselon III, IV serta Analis Madya di lingkungan Ditjen
Strahan Kemhan. Kegiatan dilaksanakan di Aula Tritura, Gd. Jenderal A. Yani Lt.
8 Jln. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat. Pada kesempatan sosialisasi
tersebut, Dirjen Strahan menyampaikan tentang mengapa pemerintah harus
mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM, dampak apabila kebijakan tersebut
tidak dikeluarkan, pokok-pokok arahan Presiden RI serta apa yang harus
dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan kenaikan harga BBM. Beberapa hal
mengapa ada kebijakan kenaikan harga BBM yaitu ada perubahan asumsi ekonomi
makro, kinerja realisasi APBN-P 2012 serta implikasi yang signifikan pada
perubahan postur APBN 2013 dimana disisi penerimaan negara (penerimaan pajak
menurun) dan disisi lain belanja negara meningkat (beban subsidi energi,
anggaran pendidikan nasional 20%). Kondisi tersebut apabila tidak dikelola maka
berakibat pada defisit 3,83% (amanat UU harus dibawah 3%) dan kekurangan pembiayaan
anggaran. Pokok-pokok arahan Presiden meliputi pengendalian subsidi BBM,
penghematan dan pengendalian belanja kementerian lembaga, percepatan dan
perluasan program perlindungan sosial serta pelebaran defisit APBN 2013 harus
dikendalikan. Dengan kegiatan sosialisasi kebijakan kenaikan harga BBM, maka
para peserta memahami bahwa kebijakan tersebut adalah untuk kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat semua. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah memahami
latar belakang kebijakan kenaikan harga BBM, dukung kebijakan kenaikan harga
BBM, jelaskan kepada keluarga, teman, tetangga dan masyarakat, monitor
pelaksanaan kebijakan pemerintah dan implikasinya serta laporkan secara
hirarkhis setiap gejala atau dampak negatif yang timbul.




Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia