Terminologi 5 pilar utama

Jakarta, Kamis 04-12-2014

TERMINOLOGI 5 PILAR UTAMA PEMBANGUNAN

BIDANG KELAUTAN

a. Pengertian 5 pilar Kebijakan Kelautan
Indonesia di ambil dalam upaya pemerintah membuat pedoman perencanaan
pembangunan nasional melalui undang-undang no. 17 Tahun 2007 tentang Renncana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2005 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010-2014.

b. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 perlu disahkan dalam bentuk Peraturan
Presiden (Perpres) yang memuat 5 (lima)
pilar utama pembangunan bidang kelautan yaitu :

1) Budaya Bahari (Ocean Culture) yaitu
menciptakan SDM kelautan yang cerdas, berkarakter kuat, professional dan
berdaya saing tinggi serta terdepan dalam mengembangkan riset kelautan tropika.

2) Tata Kelola Kelautan (Ocean Governance)
yaitu menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif,
terintegrasi, Efektif dan Efisien.

3) Ekonomi Kelautan (Ocean Economic) yaitu Menciptakan Industri Kelautan berbasis
ekonomi biru yang kokoh, mandiri, berdaya saing dan terkemuka di dunia, serta
memberikan nilai tambah ekonomi yang tinggi.

4) Keamanan dan keselamatan di Laut (Maritime
Security) yaitu Menegakkan kedaulatan dan hukum di laut yuridikasi nasional
secara efektif, efisien, dan tegas, demi terwujudnya keutuhan wilayah laut NKRI

5) Lingkungan laut (Marine Environmant) yaitu
menciptakan lingkungan pesisir dan laut Indonesia yang bersih, tertata rapi,
nyaman dan aman sebagai tempat hidup masyarakat yang sehat dan terlindung dari
bencana, serta sekaligus dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi
ekosistem dan biota air di dalamnya.

Ke 5
(lima) pilar utama pembangunan bidang kelautan tersebut di atas masih merupakan
konsep yang akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.