RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR-RI DENGAN KEMHAN/TNI

Hari Rabu (17/7), Komisi I DPR RI menggelar Rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertahanan dan TNI. Rapat yang bersifat tertutup tersebut diselenggarakan di Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1, Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Rapat dibuka oleh Pimpinan Komisi I DPR RI Bapak Hanafi Rais didampingi Bapak Asril Hamzah Tanjung. Hadir mendampingi Sekjen Kemhan (Laksdya TNI Agus Setiadji, S.A.P., M.A.) antara lain Asrenum Panglima TNI, Asrena Angkatan, Dirjen Kemhan, Kapuslapbinkuhan Kemhan dan Karoren Setjen Kemhan. Rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI ini membahas Laporan Keuangan Kemhan/TNI TA. 2018.

Pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat tersebut Sekjen Kemhan menyampaikan penjelasan tentang Laporan Keuangan Kemhan TA. 2018 (Audited) dengan topik pembahasan meliputi, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemhan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI.

Dari hasil Rapat Dengar Pendapat antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan TNI didapat kesimpulan sebagai berikut, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja anggaran Kemhan dan TNI dengan capaian penyerapan anggaran sebesar 94,28%, dan meminta Kemhan dan TNI untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut ditahun berikutnya. Selain itu Komisi I DPR RI juga mendesak Kemhan dan TNI untuk melakukan evaluasi dan menerapkan standar yang layak bagi prajurit TNI sesuai SBU Kementerian/Lembaga lain yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Komisi I DPR RI juga mengapresiasi capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2018 dan meminta Kemhan/TNI untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai tersebut. Selain itu Komisi I DPR RI juga mendesak Kemhan/TNI agar dalam penggunaan anggaran mampu memberikan manfaat kepada stakeholder terkait, melalui program kerja yang tepat sasaran, tepat guna serta senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara.