Bagian Tata Usaha selanjutnya disebut Bag TU dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha disebut Kabag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengadminstrasian dan pembinaan jabatan fungsional, dokumentasi dan kepustakaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pelaporan keuangan Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bag TU mempunyai fungsi :

b.

Penyiapan evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja serta laporan kinerja Pusat;

Penyiapan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Pusat;

Pengadminstrasian dan pembinaan jabatan fungsional serta perpustakaan Pusat;

Penyiapan administrasi pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang milik negara; dan

Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem lnformasi Pertahanan selanjutnya disebut Bid Banglola Sisfohan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem lnformasi Pertahanan disebut Kabid Banglola Sisfohan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengolahan database, manajemen bandwidth dan manajemen sistem
informasi di lingkungan Kemhan.

penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pengolahan database, manajemen bandwidth dan manajemen sistem informasi di lingkungan Kemhan;

pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem aplikasi, pengumpulan data, pengelolaan data, dan manajemen data dan informasi di lingkungan Kemhan;

pelaksanaan pengembangan, analisis, pengolahan,pengelolaan dan penataan sistem informasi di lingkungan Kemhan;

pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang Aplikasi, Database, dan manajemen Sistem Informasi di lingkungan Kemhan; dan

pelaksanaan fasilitas kebijakan teknis di bidang Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik.

penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur,operasional dan layanan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi di lingkungan Kemhan;

pelaksanaan perencanaan dan pengembangan infrastruktur, operasional dan layanan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan;

pelaksanaan fasilitasi kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur, operasional dan layanan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan; dan

pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur, operasional dan layanan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemhan.

penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengamanan sistem informasi,
pengembangan sistem persandian serta operasional dan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan;

pelaksanaan pengelolaan pengamanan sistem informasi, pengembangan sistem persandian serta operasional dan
pengamanan persandian di lingkungan Kemhan;

pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian pengamanan sistem informasi,
pengembangan sistem persandian serta operasional dan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan;

pelaksanaan fasilitas kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengamanan sistem informasi,
pengembangan sistem persandian serta operasional dan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan; dan

pemantauan, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pengamanan sistem informasi,
pengembangan sistem persandian serta operasional dan pengamanan persandian di lingkungan Kemhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu.

Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sedangkan masing-masing kelompok terdiri dari Jabatan Fungsional Ahli dan Terampil.

Jabatan FUngsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan pelaksana.

Jabatan FUngsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan peraturan Menteri Pertahanan.

Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku