RAKOR PEMBINAAN ADMINISTRASI VETERAN RI TA. 2018 JAKARTA, 28 JUNI 2018

Dirjen Pothan Kemhan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan,M.Si membuka rapat koordinasi pembinaan administrasi Veteran RI pada hari Kamis, 28 Juni 2018 bertempat di Aula Bela Negara lantai 8 Ditjen Pothan Kemhan yang dihadiri oleh Ketua Umum DPP Legiun Veteran RI, Direktur Operasi PT. Taspen (Persero), Direktur Pelayanan Kesehatan BPJS, Para Pejabat Kemhan dan Kementerian terkait, Mabes TNI, Mabes Angkatan dan Mabes Polri serta Para Kepala Badan Pembina Administrasi Veteran dan Cadangan Kodam (Babinminvetcaddam), dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang, dengan tema “Transparansi dan Penyederhanaan Birokrasi dalam penyelenggaraan administrasi Keveteranan guna meningkatkan kelancaran Penyampaian hak-hak Veteran RI secara akuntabel dan tepat waktu”. Rapat koordinasi Pembinaan Administrasi Veteran RI merupakan kegiatan yang diadakan setiap tahun sekali oleh Kementerian Pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi antara Kementerian Pertahanan dengan institusi atau lembaga terkait, guna meningkatkan mutu pelayanan administrasi dan hak-hak Veteran Republik Indonesia dalam upaya mewujudkan kesejahteraan Veteran Republik Indonesia.

Direktorat Veteran Ditjen Pothan Kemhan merencanakan akan menggelar jaringan komunikasi dengan menggunakan internet atau Sistem Online, sebagai media komunikasi antara pusat dan daerah, dalam rangka pelayanan administrasi dan hak-hak Veteran RI. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu usaha sebagai pendukung proses atau mekanisme dalam operasional administrasi Keveteranan. Dengan teknologi dan administrasi yang dipadukan akan menciptakan suatu pencapaian yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sistem online ini perlu didukung oleh kemampuan SDM dan budaya kerja yang efisien, untuk itu diperlukan dukungan dari seluruh satuan untuk membangun kemampuan dan budaya kerja yang kondusif.

Beberapa hal yang telah disepakati dalam Rakor Pembinaan Administrasi Veteran diantaranya sebagai berikut :

Pertama, tersalurkannya hak-hak Veteran Republik Indonesia secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Kedua, meningkatnya pelayanan kesehatan melalui BPJS bagi Veteran Republik Indonesia sesuai standar dan kriteria yang berlaku.

Ketiga, terselenggaranya pemakaman bagi Veteran Republik Indonesia di Taman Makam Pahlawan oleh Satuan Kowil atau Gartap.

Keempat, terselenggaranya pengurusan administrasi dan hak-hak Veteran Republik Indonesia secara lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, terintegrasinya pengurusan maupun pelayanan administrasi dan hak-hak Veteran Republik Indonesia antara pusat dan daerah.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Pelaksanaannya. Keberhasilan dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi Veteran, juga berarti peningkatan kualitas penghargaan dan penghormatan kepada Veteran RI. Beberapa hal mendasar sebagai landasan dalam mengoptimalkan pelayanan administrasi Veteran sebagai berikut :

Pertama, Tindak lanjuti hasil Rakor ini dengan sebaik-baiknya, dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Pahami mekanisme tugas dalam melaksanakan administrasi Veteran, dan lakukan inovasi dalam mengatasi berbagai permasalahan dan hambatan dengan tetap berpedoman pada koridor peraturan yang ada.

Ketiga, Tingkatkan koordinasi dan komunikasi di antara stakeholders sehingga terdapat kesamaan visi dan implementasi pelayanan administrasi Veteran.

Kegiatan Rakor Pembinaan administrasi Veteran TA. 2018 berjalan aman, tertib dan lancar sesuai rencana. (Red Bag Datin).