MENGEMBALIKAN KEJAYAAN MARITIM INDONESIA

Hery Yuniarto, S.E., M.Si(Han)

Analis Pertahanan Negara Madya

Sebagai anak bangsa, kita memperingati Hari Maritim Nasional setiap tanggal 23 September Pada setiap peringatan hari maritim tersebut, kita selalu dikhawatirkan dengan berita tentang banyaknya kapal-kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara illegal serta adanya gejolak kemanan di Kawasan Asia, khususnya Indo Pasifik. Semangat Presiden RI Bapak Joko Widodo yang mencanangkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia masih jauh dari angan-angan membawa dampak besar bagi kekuatan ekonomi dari sektor kelautan (blue economy). Disisi lain perbatasan laut sering kali dimasuki oleh kapal asing, baik itu kapal militer maupun kapal penangkap ikan dari Negara tetangga. Dibalik semua itu ada sisi yang setidaknya membuat kawasan Asia Tenggara menjadi sedikit bergejolak dikarenankan gaung kerjasama trilateral AUKUS yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris dan Australia sehingga menambah eskalasi dan ketegangan dikawasan.

Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas RI Strategic Centre (IKAL SC) Marcellus Hakeng mengatakan bahwa sejatinya Indonesia adalah Negara maritim oleh sebab itu gejolak dan pelanggaran-pelanggaran di wilayah perairan Indonesia harus menjadi perhatian seluruh masyarakat terutama oleh penerus bangsa, oleh karenanya kembali kita ingatkan kata-kata Presiden pertama RI yang mengatakan “Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang banyak melahirkan pelaut andal” (Majalah Tempo, Menggali Kejayaan Maritim Nusantara, 14-20 Nov 2022).

Dalam perjalanan selama beberapa dekade konsep negara maritim dengan pertahanannya pada saat ini dinilai terasa tidak ada kemajuan, dan terkesan tergantikan oleh konsep negara agraris sehingga untuk membalikkan hal tersebut, semenjak Bapak Prabowo Subiakto menjabat sebagai Menteri Pertahanan, potensi maritim dengan unsur pertahanannya mulai diperhatikan dan dikembangkan dengan diperkuatnya TNI-AL dengan kapal perang baru dan canggih sehingga kejayaan maritim yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak jaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit sampai Kerajaan-kerajaan yang berbasis laut sebagai armada perang yakni Kerajaan Goa dari Makassar dapat kembali berjaya.

ANALISA

Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 merupakan suatu pengakuan resmi dunia Internasional dalam mewujudkan Kesatuan Wilayah Negara Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu Pulau menjadi satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara juga menegaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, hal inilah yang menjadikan Kementerian Pertahanan dan TNI khususnya TNI Angkatan Laut mengedepankan penguatan pulau-pulau terluar/terdepan yang strategis dengan mengendalikan choke point strategis dan gelar kekuatan secara permanen di wilayah terdepan, sehingga diharapkan TNI AL memegang peranan kunci untuk menjamin terciptanya kondisi situasi pertahanan dan keamanan laut yang kondusif.

Sebagai Negara kepulauan yang terbesar di dunia, dikenal juga sebagai Negara maritim, luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,8 juta Km², namun dari total potensi laut Indonesia baru dimanfaatkan sekitar 59% sehingga konsep Blue Economy yang merupakan gagasan baru diharapkan dapat segera mendapatkan prioritas dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Konsep Blue Economy yang diusung oleh Pemerintah Indonesia merupakan salah satu strategi dalam rangka meningkatkan perekonomian, terutama perekonomian masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut. Kedepan diharapkan laut dapat menjadi input utama dalam pembangunan dan mensejahterakan penduduk. Konsep Blue Economy sebagai berikut:

1. Mengedepankan peningkatan produksi yang diambil dari sumber daya laut.

2. Produktifitas dari sumber daya laut dijadikan sebagai sector utama untuk pendapatan nasional.

3. Ikan yang banyak di perairan Indonesia terutama disekitar Kepulauan Natuna dapat digunakan sebagai komoditi ekspor.

4. Dengan peningkatan produksi dari sumber daya laut, maka sektor lain juga akan terpengaruh.

5. Potensi laut Indonesia seperti minyak bumi dan bahan-bahan tambang lainnya yang dapat di eksploitasi dari laut masih menjadi kontribusi yang tinggi sebagai pendapatan nasional.

6. Blue Economy dapat dijadikan andalan pendapatan ekonomi nasional yang berkelanjutan, karena ikan yang merupakan potensi laut Indonesia merupakan sumber yang tidak habis

Indonesia bercita-cita menjadi Poros Maritim Dunia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembangunan proses maritim dari beberapa aspek yakni aspek infrastruktur, aspek politik, aspek sosial-budaya, aspek hukum, aspek keamanan, dan aspek ekonomi dan yang terpenting adalah penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, serta melaksanakan revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan dengan melaksanakan penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, malakukan rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan. Program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia tertuang didalam lima pilar sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan mengedepankan:

1. Pembangunan budaya maritim Indonesia.

2. Komitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan memperkuat serta membangun kedaulatan pangan laut serta mengembangkan industri perikanan.

3. Infrastruktur dan konektivitas maritime dengan membangun pelabuhan laut, tol laut dan indsutri perkapalan.

4 Diplomasi maritim.

5. Membangun kekuatan maritim.

KESIMPULAN.

1. Kebijakan Blue Economy merupakan konsep untuk memajukan perekonomian dengan memanfaatkan potensi kelautan yang berada di Kawasan perairan Indonesia, dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya laut diharapkan masyarakat sekitar pantai yang menggantungkan kehidupan di laut dapat terangkat perekonomiannya sehingga dalam hal ini perlu peran Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memprioritaskan program kerjanya yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi regional dan negara. Produktifitas perikanan dan kelautan Indonesia harus lebih ditingkatkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

2. Diperlukan pembangunan atau penguatan armada Kapal Pengamanan dari Bakamla di daerah-daerah terluar/terdepan karena daerah tersebut berhadapan langsung daerah konflik dan mempunyai resiko ancaman yang tinggi baik dari segi illegal fishing, human trafficking, terries act, perompakan dan penyelundupan senjata. Dengan penguatan armada tersebut diharapkan terjaganya keamanan di perairan Indonesia dan terjaga ekosistim biota laut. Daerah yang perlu dibangun dan diperkuat oleh TNI dan Kementerian Pertahanan adalah Selat Malaka, Kepulauan Natuna dan Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Filipina.

REKOMENDASI.

1. Mendorong Pemerintah dalam hal ini Kemhan khususnya TNI-AL untuk lebih memperhatikan potensi laut dengan menjaga kedaulatan Negara di perbatasan laut, selain itu kapal-kapal patroli TNI-AL dapat dilibatkan dalam membantu nelayan menangkap ikan dalam jumlah besar.

2. Kementerian Pertahanan mendorong para Stake holder untuk bekerjasama dalam menangani perairan/laut Indonesia seperti Bakamla, KKP, Bea Cukai dan Polairud untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

3. Belajar dari Nenek Moyang Bangsa ini yang memanfaatkan potensi laut sebagai basis pertahanan dan juga sebagai basis peningkatan perekonomian. Pemerintah dapat mendorong Potensi laut Indonesia yang belum dimanfaatkan, baik dari segi keekonomian dan juga dari Pertahanan.