INVENTARISASI SARANA PRASARANA NASIONAL KOMPONEN PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA DI PROV MALUKU UTARA

Penyelenggaraan inventarisasi Sarana Prasarana Nasional untuk Komponen Pendukung Pertahanan Negara merupakan langkah awal dalam penataan Komponen Pendukung Pertahanan Negara dan untuk memberikan informasi tentang langkah-langkah kebijakan yang sedang atau telah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan terkait pemberdayaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.

Terkait sumber daya nasional tersebut, saat ini Kementerian Pertahanan sedang menyusun RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara dan sudah masuk dalam proses legislasi DPR pada tahun ini. Oleh karena itu melalui kegiatan inventarisasi data ini diharapkan masukan data potensi sumber daya nasional khususnya data potensi sarana dan prasarana nasional yang ada di daerah Provinsi Maluku Utara, sebagai bahan penyempurnaan perumusan kebijakan penataan sumberdaya nasional untuk Komponen Pendukung Pertahanan Negara yang merupakan bagian dari isi RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Sebagai bahan untuk menyempurnakan RUU PSDN tersebut Kemhan melaksanakan inventarisasi data terkait sarana prasarana di daerah dengan melibatkan seluruh instansi baik pusat dan daerah di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk mengecek sarana prasarana yang dimiliki baik di darat, laut dan udara. Kegiatan inventarisasi data sarana prasarana dilakukan pada hari Rabu, 13 Maret 2019 bertempat di Lantai 2 kediaman Gubernur Provinsi Maluku Utara di Ternate. Kegiatan diawali dengan sambutan Gubernur Provinsi Malut yang diwakili oleh Asisten I PemprovMalut Drs. Hasbi Pora sedangkan dari Kemhan diwakili oleh Kasubdit Sarana Prasarana Ditkomduk Ditjen Pothan Kemhan Teguh Wibowo dan juga melibatkan narasumber dari Provinsi Malut yaitu Pejabat Kanwilhan Kemhan Kolonel Mar. Rachmat Djunaidi. Peserta kegiatan berjumlah 22 (duapuluhdua) orang yang terdiri dari Pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut dan beberapa SKPD Pemprov Malut, Basarnas serta beberapa BUMD seperti PT.Pertamina (Persero), PT. Pelindo (Persero), PT. Telkom perwakilan daerah serta pejabat-pejabat TNI dari Korem, Lanal serta Lanud yang berada di Ternate.

Dari hasil informasi sementara yang diperoleh, secara umum wilayah Malut sudah cukup memadai artinya masih pada taraf untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan masyarakat. Hal tersebut bukan berarti selesai sampai disini karena tantangan kedepan masih cukup berat dan itu yang harus diantisipasi oleh seluruh komponen bangsa baik di pusat maupun daerah.

Melalui kegiatan inventarisasi data sarana prasarana ini diharapkan dapat meningkatkan status keamanan wilayah, status kesejahteraan wilayah,  dan status kemajuan wilayah di Provinsi Malut. Kegiatan ini juga dapat mempererat kerjasama yang menjadi perekat hubungan antar institusi sebagai wujud tanggungjawab bersama dalam turut membangun sistem pertahanannegara yang bersifat semesta.(Komduk)