Rakernis Ditjen Pothan Kemhan Tahun 2018

Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan TA. 2018 dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Februari 2018 sebagai upaya untuk menyamakan persepsi, koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan Program Kerja yang efektif, efesien dan akuntabel. Dengan slogan “AYO BEKERJA” sudah menjadi “PERCEPATAN KERJA”diharapkan tindak lanjut yang optimal guna penyempurnaan pelaksanaan Program Kerja Tahun 2018. Pelaksanaan Rakernis ini dihadiri oleh Ses Itjen Kemhan dan Kabag Rengar Roren Setjen Kemhan serta Pejabat Eselon II, III, IV Ditjen Pothan Kemhan sejumlah 82 Peserta.

Dirjen Pothan Kemhan menekankan agar Satker dan Subsatker didalam pengelolaan anggaran berpedoman pada peraturan yang telah ditentukan dan dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini dimaksudkan agar laporan keuangan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan arah dan kebijakan Pertahanan Negara, Prioritas Sasaran dalam penyelenggaran Pertahanan TA. 2018 serta kebijakan pemerintah yang terkait dengan program legislasi.

Adapun pokok-pokok kebijakan Dirjen Pothan Kemhan untuk melaksanakan tupoksinya diantaranya :

1. Terbangunnya sistem informasi Veteran yang terintegrasi dengan Kementerian dan lembaga terkait lainnya sehingga tercapai penyelesaian administrasi yang akuntabel serta permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat.

2. Pembinaan kesadaran Bela Negara diwujudkan untuk mengembangkan jati diri dan karakter bela negara, oleh semua pemangku kepentingan baik ditingkat pusat, daerah maupun masyarakat dalam menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

3. Pembahasan RUU tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk Pertahanan Negara dalam proses persetujuan dengan anggota legislatif (DPR RI) untuk masuk Prolegnas tahun 2018 sebagai payung hukum untuk pembentukan komponen cadangan.

4. Meningkatkan sinergitas kelembagaan dalam rangka penataan dan pembinaan sdm, sdab dan sarprasnas sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara.

5. Mempercepat penguasaan Teknologi Industri Pertahanan bagi peningkatan kapasitas produksi alpalhankam, guna mengurangi ketergantungan dari luar negeri.

Guna mengakselerasi segenap kebijakan tersebut, diharapkan dalam mengelola anggaran dengan tepat dan mencegah adanya penyimpangan, perlu peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan supervisi dalam penyelenggaraan fungsi Pertahanan Negara, selain itu adanya percepatan dan terobosan pelaksanaan kegiatan dalam merealisasikan arah dan sasaran Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018, serta komitmen dan konsistensi dalam mewujudkan Pertahanan Negara yang tangguh.