Jokowi: TNI Persiapkan Diri Hadapi Perang Masa Depan

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau (Jokowi) meminta agar TNI memperhatikan kesiapan prajurit khususnya di wilayah terdepan Indonesia. Jokowi menegaskan pemerataan keberadaan prajurut TNI di tiap wilayah menjadi hal yang tak boleh dilupakan.

“Saya juga ingin menekankan agar TNI lebih siap menghadapi corak peperangan masa depan di tengah kondisi geografis negara khas negara kita yaitu sebagai negara kepulauan,” ujar Jokowi saat Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Kehadiran TNI di seluruh wilayah terdepan Indonesia, menurut Jokowi juga memberi pengaruh positif bagi masyarakat.

Pembangunan dan munculnya sentra ekonomi baru setelah keberadaan TNI akan meyakinkan masyarakat negara hadir sekalipun berada di pinggiran Indonesia.

“Rakyat di pinggiran akan merasakan keadaan negara sehingga mereka merasa semakin bermartabat serta semakin bangga menjadi warga Indonesia,” kata Jokowi.

Jokowi juga menyinggung soal fokus upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan dengan pemerataan pembangunan.

“Saya yakin dengan pemerataan, maka wilayah-wilayah di pinggiran seperti Kepulauan Natuna di bagian barat, Kepulauan Miangas di utara, Biak Merauke di timur, sampai Pulau Rote dan sekitarnya di bagian selatan akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru,” Jokowimenandaskan.

Jokowi Gelar Ratas Penataan Pasukan TNI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas singkronisasi gelar TNI dengan pembangunan nasional. Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan penataan pasukan TNI merupakan keharusan guna membangun keamanan dan pertahanan negara yang lebih kuat dalam mengatasi ancaman kedaulatan negara. Jokowi menilai, penempatan pasukan TNI di berbagai daerah di Indonesia masih sangat kurang.

“Sebagai negara kepulauan dan rentang geografis yang sangat luas saya melihat saat ini penempatan gelar pasukan TNI di titik paling utara sebelah timur, di titik utara sebelah barat, di titik selatan bagian timur, di titik selatan bagian barat masih kurang,” kata Jokowi saat membuka ratas di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/1).

Menurut Jokowi, di daerah tersebut tidak hanya merupakan wilayah terluas namun juga terdepan dari wilayah NKRI.  Selain itu, di titik-titik tersebut juga sangat potensial untuk tumbuh menjadi pusat penggerak ekonomi nasional.

Karena itu, Jokowi meminta agar pasukan TNI turut memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional, yang tidak lagi bersifat Jawa sentris, namun harus menjadi Indonesia Centris. Pemerintah, kata dia, fokus untuk mempercepat pembangunan di daerah pinggiran.

“Membangun kawasan Timur, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terdepan Indonesia,” tambah dia.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mengatasi kesenjangan antarwilayah, khususnya kawasan Barat dengan kawasan Timur dengan melakukan pemerataan pembangunan.

“Saya yakin dengan pemerataan pembangunan antarwilayah maka daerah-daerah di wilayah pinggiran seperti kepulauan Natuna di bagian barat, kepulauan Miangas di utara, Merauke di sebelah timur sampai Rote dan sekitarnya di sebelah selatan akan tumbuh menjadi sentra-sentra ekonomi baru, sentra-sentra pertumbuhan ekonomi,” jelas Jokowi.

Jokowi juga menekankan agar TNI lebih siap menghadapi ancaman peperangan masa depan di tengah kondisi geografis Indonesia. Sehingga, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dapat merasakan kehadiran negara.

Presiden Minta Pasukan TNI di Perbatasan Ditambah

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengeluhkan jumlah pasukan TNI di wilayah terluar Indonesia. Menurut Presiden, penempatan pasukan TNI di perbatasan masih kurang jumlahnya dan kurang maksimal.

“Sebagai negara kepulauan, saya melihat penempatan gelar pasukan TNI di titik paling utara sebelah timur, titik utara sebelah barat, titik selatan bagian timur, dan titik selatan bagian barat masih kurang,” kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang TNI di Istana Kepresidenan, Kamis, 12 Januari 2017. Titik-titik terluar itu patut dijaga dengan lebih kuat karena merupakan titik yang strategis.

Menurut mantan Wali Kota Solo itu, titik titik yang berada di sekitar Pulau Natuna, kepulauan Miangas, dan Pulau Rote itu potensial menjadi pusat pertumbuhan ekonomi apabila dijaga dan dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi.

“Ini agar pembangunan lebih merata, mengatasi kesenjangan antar wilayah terutama kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia.” Presiden yakin, dengan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka daerah-daerah di wilayah pinggiran akan tumbuh menjadi sentra sentra ekonomi baru.

Presiden berpesan agar TNI memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional Indonesia yang tidak lagi bersifat Jawa centrist. Jika TNI juga memperhatikan itu, ia yakin pertumbuhan ekonomi akan benar benar merata. “Indonesia centrist, jangan Jawa centrist.”

Dalam dua tahun terakhir, pemerintahannya akan difokuskan pada mempercepat pembangunan pinggiran. Selain itu, “Membangun kawasan Timur, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terdepan Indonesia,” ujar Presiden.

Perlu Pendalaman untuk Perkuat TNI di Wilayah Terluar Indonesia

JAKARTA, (PR).- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, perlu ada pendalaman terkait gelar pasukan TNI atau penempatan prajurit di wilayah terluar Indonesia. Hal itu merupakan hasil rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinet kerja di Istana Merdeka, Rabu 12 Januari 2017.

Pasalnya, gelar pasukan TNI merupakan hal yang strategis dan penting dilakukan untuk pertahanan jangka panjang. Menurutnya, Presiden Joko Widodo memberikan atensi penuh agar penempatan TNI yang diperkuat di wilayah pinggiran bisa diwujudkan pada era pemerintahannya.

Dia menambahkan, wilayah negara sangat luas dan untuk menjaganya tidak cukup hanya dengan kontrol dari Jawa. “Perlu ada tempat-tempat yang memperkuat dan sekaligus perlu ada semacam menjaga kebhinekaan. Kalau TNI itu ditugaskan ke mana saja kan gampang nikah dengan gadis setempat dan itu hal yang sangat baik supaya tidak terlalu jawasentris,” ujarnya di Istana Merdeka, Kamis 12 Januari 2017.

Rapat terbatas yang dimulai pukul 14.00 WIB itu dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Politik dan Pertahanan Unpad Muradi mengatakan, ada tiga poin penting yang diperhatikan bila ingin memperkuat posisi personel TNI di wilayah terluar Indonesia, yakni infrastruktur, alutsista dan kesejahteraan prajurit.

Menurutnya, dari segi infrastruktur, saat ini Presiden Joko Widodo sudah mulai mengupayakannya. Selama dua tahun terakhir, Jokowi dinilainya banyak mengupayakan proyek-proyek infrastruktur di daerah. Dia menyetujui langkah Presiden dalam hal pembangunan infrastruktur selama ini.

Terkait alutsista, dia mengatakan, idealnya proporsi rasio prajurit dengan alutsista adalah 1:5. Dalam artian, satu orang prajurit memiliki 5 alutsista. Namun menurutnya, rata-rata proporsi prajurit dengan alutsista saat ini adalah 1:2. Selain itu, di wilayah perbatasan seperti di Kalimantan, pengawasan masih dilakukan dengan berjalan kaki dalam radius rata-rata 10 kilometer.

“Perlu ada penambahan alutsista terkait hal tersebut,” katanya.

Terkait kesejahteraan prajurit, menurutnya, perlu diperhatikan terutama bagi yang ditugaskan di wilayah terluar dan perbatasan. Jangan sampai kesejahteraan prajurit terbengkalai sementara tempat penugasan mereka tergolong berat.

Dia mengatakan, meskipun kini gelar TNI di wilayah terluar masih dilakukan pendalaman, namun pada akhirnya akan ditentukan oleh pendanaan. Terkait dengan pendanaan, pada prinsipnya adalah persoalan prioritas.

“Normalnya, anggaran untuk pertahanan itu adalah 2 persen dari GDP atau sekitar Rp 250 triliun. Tapi anggaran pertahanan saat ini belum mencapainya,” kata dia.