Rapim Kemenhan 2017: Sistem Pertahanan Negara Dibangun Berkesinambungan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertahanan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan Tahun 2017 yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, di kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Rapim ini dihadiri Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Sekjen Kemhan, lrjen Kemhan, pejabat Eselon I dan ll di Iingkungan Kemhan serta sejumlah pejabat dari Mabes TNl, Mabes Angkatan dan KKIP. Hadir pula beberapa pejabat perwakilan dari kementerian atau lembaga terkait.

Tujuan digelarnya Rapim yang digelar setiap awal tahun, dalam rangka penyampaian kebijakan pertahanan negara tahun 2017, sebagai pedoman Kemhan dan TNI dalam menyelenggarakan pertahanan negara pada tahun 2017.

Rapim Kemhan tahun 2017, mengambil tema ‘meningkatkan semangat bela negara, profesionalisme TNI dan dukung kemandirian industri pertahanan didukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dalam ranga mewujudkan pertahanan negara yang tangguh’.

“Kemhan sebagai salah satu pengemban fungsi di bidang pertahanan, merumuskan kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017 sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015 sampai 2019,” kata Ryamizard.

Menurutnya, kebijakan pertahanan negara ditetapkan dalam rangka pengelolaan seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Kebijakan pertahanan negara disusun berdasarkan visi misi Pemerintah yang juga merupakan visi misi pertahanan negara.

Dikatakan Ryamizard, pembangunan pertahanan negara dalam suatu sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan secara komprehensif, sehingga diperlukan suatu kebijakan terhadap berbagai aspek terkait pertahanan negara.

“Kebijakan pertahanan negara bersifat fleksibel dan adaptif yang diwujudkan melalui arah dan sasaran kebijakan,” katanya.

Bela Negara dan Alutsista Jadi Prioritas Kemhan 2017

JAKARTA – Program bela negara dan pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) menjadi program prioritas Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2017.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan hasil rapat pimpinan (rapim) Kemhan adalah melaksanaan program sebaik-sebaiknya yang mengacu Nawacita.

“Mewaspadai ancaman dari dalam dan luar negeri serta peningkatan industri pertahanan dalam negeri. Termasuk penggunaan anggaran harus cermat, saya tidak mau berurusan dengan BPK dan KPK. Nah itu yang penting,” kata Ryamizard saat membukan rapat pimpinan (rapim) Kemhan 2017 di Jakarta, Kamis (12/01/2017)

Rapim tersebut mengangkat tema Meningkatkan Semangat Bela Negara, Profesionalisme TNI dan Kemandirian Industri Pertahanan Didukung Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih Dalam Rangka Mewujudkan Pertahanan Negara yang Tangguh.

Kemhan menyatakan arah kebijakan pertahanan negara tahun ini meliputi pembangunan pertahanan sebagai perwujudan minimum essential force (MEF) dengan mengutamakan pembelian alutsista dari industri dalam negeri.

Selain itu, kata Menhan, mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, memantapkan kerja sama dengan negara-negara sahabat serta mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing.

“Membangun karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental melalui kesadaran bela negara. Bela negara itu ada Undang-undangnya yaitu UUD45. Itu Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 30 ayat 1. Semuanya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam pembelaan negara,” tuturnya.

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan Marsekal Muda Syaugi mengakui, salah satu program prioritas dalam rapim adalah pemenuhan alutsista sesuai MEF.

“Saat ini pemenuhan rencana strategi (renstra) pada MEF I baru mencapai 30%. Sekarang kita baru renstra kedua. Yang jelas pada tahun ini harus ada pengganti pesawat tempur F5, anggarannya sudah jelas itu,” katanya.

Selain pengadaan pesawat, kata dia, pengadaan kapal selam dan radar juga menjadi prioritas dalam renstra. “Radar juga. Kan kemarin harusnya ada tahun lalu, cuma dalam proses sekarang dilanjutkan dengan tahun ini,” ujarnya.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin mengatakan, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang berjiwa cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Jelas tiap warga negara dari kelompok mana pun berhak ikut pelatihan Bela Negara. Yang belum dekat dengan Pancasila dan NKRI kita buat menjadi mencintai Pancasila dan NKRI. Sedangkan yang sudah menjiwai jadi semakin cinta Pancasila dan NKRI. Tidak peduli dari kelompok mau pun organisasi apapun,” tuturnya.

Sumber: sindo

Menhan ingatkan anak buah: Saya tidak mau berurusan dengan KPK

Merdeka.com – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) guna membahas permasalahan yang ada di Tanah Air. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengungkapkan, ada beberapa hasil dari Rapim kali ini, diantaranya akan menjalankan program sebaik-baiknya yang berlandaskan Nawacita.

“Hasil rapim kali ini, bagaimana kita melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. Landasanya adalah kebijaksanaan pemerintah, Nawacita,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (12/1).

Selain itu, lanjutnya, hasil dari rapat ini adalah mewaspadai segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Baik yang berasal dari luar maupun dari dalam seperti ancaman terorisme.

“Mewaspadai segala bentuk ancaman. Ancaman dari luar (dan) ancaman yang sudah berada di dalam yang kita ketahui adalah teroris harus waspada,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, lanjut Ryamizard, Kemhan juga membahas soal industri pertahanan Indonesia. “Kita harus mengupayakan kita membeli industri dalam negeri, kalau industri itu mampu. Kalau belum mampu, kita beli,” ucap Menhan.

Menhan juga meminta kepada jajarannya agar dapat menggunakan anggaran di Kemhan dengan cermat.

“Saya minta agar masalah penggunan keuangan segala macam, harus digunakan dengan cermat. Saya tidak mau berurusan dengan BPK, KPK, itu yang penting,” tutup Ryamizard.

Menhan Minta Alutsista Berasal Industri Pertahanan Dalam Negeri

Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) menggelar rapat pimpinan bersama Panglima TNI dan sejumlah menteri terkait. Salah satu hasilnya terkait dengan industri pertahanan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menhan Ryamizard Ryacudu seusai rapat tentang bela negara, profesionalisme TNI, dan industri pertahanan pada Kamis (12/1/2017), di kantor Kementerian Pertahanan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta.

“Kita harus mengupayakan kita membeli industri di dalam negeri kalau industri itu mampu. Kalau belum mampu, kita beli (dari luar negeri), tapi kan ada syarat-syaratnya,” kata Menhan.

Rapat pimpinan ini merupakan agenda rutin tahunan dari Kemenhan. Hadir dalam rapat ini antara lain Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Hasil rapim adalah bagaimana kita melaksanakan program dengan sebaik-baiknya. Jadi landasannya adalah kebijaksanaan pemerintah Nawacita, termasuk masalah kemaritiman. Kedua, mewaspadai segala macam bentuk ancaman, ancaman dari luar, ancaman yang sudah berada di dalam,” ujar Ryamizard.

“(Ancaman) di dalam itu apa, yang kita ketahui, yang sudah dilaksanakan adalah kemarin, sekarang, dan yang akan datang apa, itu teroris. Karena apa, dia diporak-porandakan di Timur Tengah, di Suriah, dia lari ke mana-mana. Dia lari ke Eropa, di sana masih melaksanakan kegiatan yang kita ketahui semua, di Turki dan lain-lain,” lanjutnya.

Dibahas juga masalah radikalisme di Indonesia. Menhan ingin semua pihak mewaspadai gerakan-gerakan radikal.

Terakhir, Ryamizard berkata soal penggunaan uang di lingkungan Kementerian Pertahanan yang dibahasnya dalam rapat. Hasilnya, Menhan ingin penggunaan uang dilakukan dengan cermat karena dia tak mau berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kemudian tadi kita minta ada masalah penggunaan uang, segala macam. Itu harus betul-betul cermat karena saya nggak mau berurusan dengan BPK dan KPK,” tutupnya.

Sumber: detik

Pembangunan Kekuatan TNI Seharusnya Essential Force

jpnn.com – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengajak untuk bersama-sama membangun kekuatan TNI dan jangan berpikir sederhana untuk membangun percepatan pembangunan TNI.

“Kekuatan TNI seharusnya Essential Force bukan Minimum Essential Force,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di hadapan 114 peserta Rapat Pimpinan Kemhan dan TNI tahun 2017, Kamis (12/1/2017).

Rapim Kemhan dan TNI ini dibuka secara resmi oleh Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu di Aula Bhinneka Tunggal Ika Gedung Sudirman Kemhan, Jalan Merdeka Barat Jakarta. kemarin.

Menurut Jenderal Gatot, Presiden Joko Widodo telah beberapa kali menyampaikan, baik di forum internasional maupun forum nasional bahwa sekarang ini bangsa Indonesia sedang menghadapi kompetisi global. Di antaranya pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat dan ketersediaan pangan yang sangat terbatas.

“Hal ini merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia,” ucapnya.

Menurutnya, ditinjau dari letak geografis Indonesia dan pulau-pulau terluar serta hakekat ancaman baik dari aspek darat, laut maupun udara, perlu adanya perubahan kebijakan pembangunan kekuatan TNI. Untuk menyusun pembangunan kekuatan TNI yang seutuhnya, menurut Gatot, kita harus melihat letak pulau-pulau terluar Indonesia karena letak geografis menjadi keunggulan utama.

Turut hadir pada acara tersebut di antaranya, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Sekjen Kemhan, Kasum TNI, Irjen TNI, Rektor Unhan, Kepala Lembaga Sandi Negara dan Direktur ASABRI.

Panglima TNI: Negara Lain Ingin Merebut Kekayaan Alam Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan, perlu ada perubahan dalam kebijakan pembangunan kekuatan TNI. Hal ini tidak terlepas dari ancaman nyata yang dihadapi Indonesia pada saat ini.

Menurut Panglima TNI, dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bangsa Indonesia sedang menghadapi kompetisi global. Kompetisi itu diantaranya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat dan ketersediaan pangan yang sangat terbatas.

”Dan hal ini merupakan ancaman nyata bagi bangsa Indonesia,” kata Panglima TNI saat menghadiri Rapat Pimpinan Kemhan dan TNI tahun 2017 di Aula Bhinneka Tunggal Ika Gedung Sudirman Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/1).

Lebih lanjut, Panglima TNI menjelaskan, sebagai salah satu negara ekuator di dunia dan terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia mempunyai lautan yang paling luas dan daratan yang paling besar serta memiliki sumber energi hayati sepanjang tahun.

”Inilah yang menyebabkan negara-negara lain ingin merebut kekayaan alam Indonesia, karena energi fosil yang sudah makin menipis dan kompetisi global yang luar biasa saat ini,” kata mantan Pangkostrad tersebut.

Karena itu, lanjut Panglima TNI, jika ditinjau dari letak geografis Indonesia dan pulau-pulau terluar serta hakekat ancaman baik dari aspek darat, laut maupun udara, maka perlu adanya perubahan kebijakan pembangunan kekuatan TNI.

Untuk menyusun pembangunan kekuatan TNI yang seutuhnya, ujar Panglima TNI, harus melihat letak pulau-pulau terluar Indonesia karena letak geografis justru menjadi keunggulan utama.

Selain itu, Panglima TNI pun berharap, ada perubahan kebijakan dalam membangun percepatan pembangunan TNI dan bukan lagi mengarah kepada Minimum Essential Force, tapi langsung ke pemenuhan Essential Force.

”Mari kita bersama-sama membangun kekuatan TNI dan jangan berpikir sederhana untuk membangun percepatan pembangunan TNI. Kekuatan TNI seharusnya Essential Force bukan Minimum Essential Force,” ujar Panglima TNI.