Menhan tak Setuju TNI Diberi Hak Nyoblos, Nanti Berkelahi

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju anggota TNI diberi hak pilih dalam pemilu karena akan membuat soliditas TNI terganggu.

“Belum waktunya dan mungkin masih jauh sekali dan sayapun tidak setuju ya. Kenapa? Nanti kalau hak pilih ada tentara PDI, tentara Golkar, tentara macam-macam, nanti berkelahi. Lagi partainya berkelahi, tentaranya juga berkelahi. Bahaya itu, tidak boleh. Sekarang kan bagus,” katanya menjawab pertanyaan wartawan usai peringatan Hari Bela Negara di Padang, Sumatera Barat, Senin.

Sebelumnya, wacana terkait hak pilih TNI sempat bergulir. Seperti diberitakan, Panglima TNI Gatot Nurmantyo sempat ditanyakan terkait hal itu oleh Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu Ahmad Riza Patria saat Rapat Pansus DPR bersama TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung terkait pengamanan pemilu 2019.

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI mengatakan, perlunya evaluasi terlebih dahulu terhadap pemilu serentak presiden, kepala daerah, DPR, DPD maupun DPRD pertama pada 2024 untuk melihat tepat tidaknya pemberian hak pilih tersebut.

Pemberian hak pilih terhadap prajurit TNI menurut dia, harus ditinjau dair seluruh aspek. Sementara menurut Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Lukman Edy hak pilih TNI merupakan kemajuan dalam berdemokrasi di Indonesia. Menurutnya, tentara di hampir semua negara maju, memiliki hak pilih dalam pemilu

Menhan Soal Hak Pilih TNI: Belum Waktunya, Masih Jauh Sekali

Padang – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengomentari rencana pemberian hak pilih bagi prajurit TNI. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu mengatakan bahwa saat ini tentara belum siap untuk mendapat hak pilih dalam Pemilu.

“Belum waktunya, masih jauh sekali. Dan saya tidak setuju, ya,” kata Ryamizard kepada wartawan di Lapangan Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat, Senin (19/12/2016).

Dia menjelaskan, akan rawan keributan jika tentara memiliki hak pilih. Karena itu, hal tersebut harus dihindari.

“Nanti kalau punya hak pilih, ada tentara PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), tentara (Partai) Golkar, nanti berkelahi. Lagi partainya berkelahi, tentaranya juga berkelahi. Bahaya itu, enggak boleh,” kata mantan KSAD TNI 2002/2005 itu.

Menurut dia, sistem Pemilu saat ini sudah sesuai. “Sekarang kan bagus,” ucapnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, ada kemungkinan anggota TNI akan mendapatkan hak pilih. Wacana itu disampaikan saat rapat bersama Pansus RUU Pemilu pada Selasa (13/12/2016).

Diberikan atau tidak hak pilih akan diputuskan setelah evaluasi Pemilu Serentak 2024. Tahun 2024 dianggap sebagai tahun yang krusial.

“Saya pikir di tahun 2024 kan ada Pemilu serentak, setelah itu baru dievaluasi apakah TNI harus ikut memilih atau tidak memilih,” kata Gatot di Gedung DPR, Selasa (13/12).

Sumber: detik