TRANSLATE

Menhan: Jangan Campur Adukkan Agama dengan Politik!

Rabu, 14 Desember 2016

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu mengatakan urusan agama dan politik jangan dicampuradukkan demi kepentingan kelompok atau perseorangan.

“Saya minta jangan mencampuradukkan agama dengan politik. Agama pasti benar karena dari Allah, dari Tuhan. Tapi politik ada yang benar banyak yang tidak benar. Yang tidak benar ini bermain-main,” kata Menhan Ryamizard dalam silahturahmi dengan para ulama dan tokoh agama di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Dalam kesempatan itu, dia meminta agar ustadz atau ulama yang berceramah di televisi atau di manapun agar menyampaikan menjaga persatuan Indonesia dan bela negara. “Yang baik katakan baik, yang salah ya salah,” tuturnya.

Dia mengatakan agama harus dijadikan landasan dalam berpolitik bukan sebaliknya. Menurutnya, hanya melalui persatuan dan kesatuan maka masalah di masyarakat bisa ditangani.

Ryamizard menjelaskan, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah mencapai mufakat bisa menciptakan iklim yang kondusif bagi bela negara.

“Politik merupakan pemikiran manusia berdasarkan asumsi, persepsi, kepentingan bisa benar bisa salah. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin Islam harus bisa meluruskan kebijakan politik kita yang tidak sesuai,” ujarnya.

Sumber: news.okezone.com

Menhan Ryamizard: Karena Fitnah, Bangsa Ini Begini Jadinya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas pelaku insiden pada saat demonstrasi 4 November 2016 di Silang Monas, Jakarta. Dalam aksi tersebut, sejumlah orang terluka setelah kondisi menjadi ricuh.

“Siapa yang biang kerok (kerusuhan) itu. Itu merusak agama Islam,” ujar mantan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD) itu di Jakarta, Jumat 11 November 2016, seperti dikutip dari Antara.

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) itu menyayangkan adanya insiden kecil, padahalunjuk rasa itu telah berlangsung dengan aman dan tertib hingga sekitar pukul 18.00 WIB.

Terkait adanya aktor-aktor politik yang menunggangi unjuk rasa itu, mantan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Brawijaya tersebut mengatakan masih perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut karena bangsa Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah.

“Tumpangan itu kita lihat, karena ada intelijen atau apa itu kita lihat apa, jangan menafsirkan masing-masing. Boleh kita berdikusi, tapi menafsirkan menyebarluaskan itu yang tidak benar, fitnah lagi. Jadi, kita buang dulu lah fitnah-fitnah ini. Karena, fitnah ini mengadu domba, bangsa ini begini jadinya. Enggak berpikir jelas, tidak lebih terang,” demikian Ryamizar Ryacudu.

Ormas Islam dari berbagai daerah menggelar unjuk rasa di Jakarta, Jumat 4 November 2016. Mereka menuntut penuntasan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Menhan: Kalau Ada yang Memusuhi Presiden, Saya Bempernya

Jakarta – Menhan Ryamizard Ryacudu meminta masyarakat untuk tidak memusuhi Presiden Jokowi. Namun dia bersiap untuk berada di garda terdepan mengamankan Presiden Jokowi.

“Wah, Presiden itu panglima tertinggi masak mau memusuhi Presiden. Udah nggak betul itu (memusuhi), pengkhianatan itu. Kalau ada yang memusuhi presiden, saya bempernya,” ujar Ryamizard di Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016)

Menurut Ryamizard, Presiden harus dihormati. Jika Presiden tidak kita hormati siapa lagi yang menghormati Presiden.

“Saya sudah bicara dengan Gus Dur, Megawati juga dulu. Kalau masalah Presiden tidak boleh terganggu masalah keselamatannya. Itu yang harus dipegang. Tapi masalah politik, hukum tidak semua bisa menghadapi itu termasuk saya,” kata Ryamizard.

Dalam kesempatan itu, Ryamizard meminta masyarakat untuk tidak mencampur adukkan agama dan politik. Masalah agama jangan dibawa ke politik begitu juga sebaliknya.

“Saya minta jangan campur adukkan agama dan politik!” ucap Ryamizard.

Menurut Ryamizard, urusan agama dapat dipastikan kebenarannya karena berasal dari Tuhan. Sementara urusan politik bisa saja manusia salah.

“(Urusan agama) Itu dari Tuhan, pasti tidak ada yang salah. Nah politik ini ada yang benar dan kadang ada yang tidak benar jadi jangan dibalik-balik. Agama landasannya politik itu saya bilang tidak benar. Politik itu landasannya agama baru itu politik benar,” tutur Ryamizard.

Ryamizard berharap ulama menjaga kedamaian dengan menyampaikan kebenaran. Pihaknya juga harus menjaga kesatuan dan persatuan.

“Yang benar katakan benar, yang salah ya katakan salah,” imbuhnya.

Sumber: detik

Menhan: Ulama Berperan Arahkan Masyarakat Hindari Radikalisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu mengatakan para ulama dan tokoh agama berperan penting dalam mengarahkan masyarakat dalam menghindari paham radikalisme.

“Besar harapan saya pada ulama untuk bersama-sama membawa masyarakat agar terhindar dari radikalisme dan menjaga masyarakat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Menhan Ryamizard di sela-sela silahturahim dengan para ulama dan tokoh agama di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat.

Menhan mengatakan para ulama dan tokoh agama mengajarkan nilai-nilai agama yang penuh dengan kasih, damai dan toleransi. Nilai-nilai tersebut sejatinya diharapkan dapat menangkal paham radikalisme yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Untuk itu, para ulama dan tokoh agama juga membantu masyarakat menyaring pandangan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila dan menghalau paham-paham yang bersinggungan dengan dasar negara.

“Saya ingin ingatkan kembali tantangan bangsa ke depan semakin kompleks, oleh karena itu peran ulama, ustad sangat penting dalam memelihara nasionalisme, sifat bela negara yang berpegang teguh pada Pancasila,” tuturnya.

Dia menuturkan umat Islam yang mayoritas pemeluknya sekitar 80 persen di Indonesia harus mampu mengayomi atau memberi teladan yang baik termasuk dalam berdemokrasi bagi masyarakat lain. “Jangan sampai kita umat Islam jadi kambing hitam di ajaran orang,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Hasyim Muzadi mengatakan setiap warga negara Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk membangun dan memperkokoh bangsa Indonesia.

“Seluruh negara unggul sekarang punya nasionalisme sendiri. Kita harus bisa menempatkan diri sebagai nasionalis apapun agama dan pikiran kita dan meletakkan nasionalisme kita dalam hubungan global yang setara bukan bagian negara asing manapun,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mengatakan kasus dugaan penistaan agama harus didalami secara komprehensif dan ditangani secara proporsional dan netral. “(Penanganan masalah dugaan penistaan agama) dikembalikan ke proporsi ketentuan hukum semestinya,” ujar kiai Hasyim menegaskan.




Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia