TRANSLATE

Anggaran Dipotong, Kemhan Fokus Ganti Senjata Tua

Rabu, 14 Desember 2016

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi I DPR kembali menggelar rapat pembahasan anggaran dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu pembahasannya adalah penghematan dan fokus anggaran pertahanan 2017.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, anggaran pertahanan pada pagu anggaran 2017 fokus untuk peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sudah tidak layak pakai.

“Penyediaan alat, penambahan alat baru. Lihat saja yang tua-tua itu, pesawat. Pokoknya yang tua-tua diganti,” kata Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/10).

Sesuai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp 104,58 triliun. Anggaran tersebut turun 4,05 persen dibandingkan dengan anggaran tahun ini.

Selain untuk peremajaan, Ryamizard menambahkan, fokus pembahasan anggaran juga akan menyinggung penambahan armada di perairan Natuna. Namun, ia tak merinci armada apa yang akan ditambah di sana.

Di sisi lain, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebutkan, pemotongan anggaran tidak mempengaruhi rencana pembelian alutsista baru di institusinya.

“(Alutsista baru) tidak ada yang dibatalkan,” kata Gatot singkat.

Sebelumnya, anggota Komisi Pertahanan DPR RI Syarif Hasan menilai, pemotongan anggaran negara untuk Kementerian Pertahanan dan TNI tidak perlu dilakukan pemerintah. Menurutnya, anggaran kekuatan militer justru perlu ditambah agar TNI disegani negara-negara dunia.

“Pemotongan anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI seyogyanya tak perlu dilakukan,” kata Syarif Senin, kemarin.

Politikus Partai Demokrat ini mendukung penambahan anggaran pertahanan untuk meningkatkan kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Forces/MEF) TNI 2015-2019.

 

DPR-Kemhan-TNI Lanjutkan Pembahasan Anggaran Pertahanan

MONITORDAY.com, Jakarta – DPR bersama pemerintah melanjutkan pembahasan rencana anggaran pada APBN 2017 untuk Kementerian Pertahanan dan TNI. Nilai yang diproyeksikan sekitar Rp104 triliun, jauh lebih rendah ketimbang wacana dari pemerintah yang menginginkan 1,5 persen APBN dikerahkan untuk sektor pertahanan nasional.

Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu mengatakan fokus anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI pagu anggaran 2017 itu diarahkan untuk peremajaan sistem kesenjataan alias arsenal TNI.

Dia menilai banyak arsenal TNI yang sudah berumur tua dan tidak layak pakai, terutama pesawat tempur dan pesawat transport militer. Selain itu anggaran juga dialokasikan untuk penambahan armada di daerah perbatasan khususnya di perairan Natuna.

“Penyediaan alat. Pokoknya yang tua-tua (alutsista) diganti. Kecuali itu, ada penambahan armada di wilayah Natuna,” ujar Ryamizad Ryacudu, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (13/10).

Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, yang juga hadir dalam pembahasan itu, mengatakan, pemotongan anggaran di berbagai sektor saat ini tidak mempengaruhi rencana pembelian arsenal baru di institusinya.

Sesuai RAPBN 2017, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan TNI senilai Rp104,58 triliun.

Berlainan dengan Kepolisian Indonesia yang merupakan pos tunggal, maka anggaran negara di sektor pertahanan ini diserahkan kepada Kementerian Pertahanan yang lalu membaginya untuk keperluan Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI, Markas Besar TNI AL, Markas Besar TNI AU, dan Markas Besar TNI AD.

Pada sisi lain, proses pembelian arsenal dan sistem kesenjataan TNI harus patuh pada UU Nomor 16/2009 tentang Industri Pertahanan, yang di antaranya mengharuskan pelibatan industri pertahanan dalam negeri.

Namun proses ini melalui mekanisme penunjukan langsung, bukan melalui lelang publik terbuka, yang pengawasan pemakaian dananya bisa dilakukan publik secara lebih transparan.




Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia