Jokowi Paparkan Kondisi Ekonomi RI di Rapim TNI

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Rabu (16/12/2015).

Pada acara yang dihadiri para perwira tinggi (Pati) ini, Presiden Jokowi mengawali arahan dengan memaparkan tantangan yang harus dihadapi Indonesia di bidang ekonomi global.

“?Kita menghadapi tantangan-tantangan baru pasca-perang dingin, konstalasi politik, ekonomi berubah sangat cepat sekali. Hal-hal ini yang kita mau tidak mau harus mengikuti, gelombang perdagangan, integrasi kawasan sangat cepat sekali dan ini akan bawa perubahan di setiap negara,” ujar Jokowi dalam sambutannya.

Hal tersebut menurut Jokowi patut diwaspadai. Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia harus melihat persaingan dan rivalitas yang terjadi antar-negara kawasan sebagai peluang besar untuk kepentingan nasional. ?

“Ini harus kita ketahui dan waspadai, kawasan di Asia Timur yang pertumbuhannya bagus akan menjadi pasar bagi produk-produk mana pun dan akan jadi basis produk negara-negara yang siap,” ujarnya.

Jokowi juga menyampaikan bagaimana posisi Indonesia saat ini yang siap masuk dalam komunitas ekonomi internasional. Meski belum diputuskan akan berada di mana posisi Indonesia.

“Yang pasti 2 minggu lagi kita masuk MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Itu di lingkungan kita. Kemudian ada yang namanya TPP (Trans Pasific Partnership), lalu ada RCEP. Artinya kita akan ikut yang mana? Semua harus hitung. Apa yang untung? Kalau kita ikut sebuah blok, apa yang tidak menguntungkan, hitungannya harus detail,” kata Jokowi.

Selain dihadiri tiga kepala staf angkatan TNI dan 182 perwira tinggi TNI, acara tersebut juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Kerja. Menteri yang hadir yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki.

Selain memberi arahan dalam pembukaan Rapim tersebut, Presiden Jokowi juga akan mengunjungi pameran alutsista (alat utama sistem persenjataan) produksi industri dalam negeri. Beberapa produk yang dipamerkan yaitu produk perlengkapan pertahanan seperti truk muatan angkut prajurit, tank amfibi dan kendaraan sergap dan senjata rudal produksi dalam negeri.

.
Jokowi Ingatkan Prajurit TNI Berpihak pada Pimpinan Negara

Jakarta, CNN Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun Anggaran 2016. Jokowi memaparkan beberapa arahannya, mulai dari konstelasi ekonomi, politik, keamanan dunia, dan posisi Indonesia.

Dalam Rapim TNI Jokowi juga mengingatkan pentingnya agar para prajurit TNI tidak terlibat politik praktis, melainkan harus mendukung kebijakan politik negara dan berpihak pada pimpinan negara.

“Karena semua yang dilakukan adalah untuk rakyat. Rangkaian komando TNI harus ditegakkan, hanya satu komando. Tidak kemana-mana. Tegak lurus, loyalitas pada perintah Presiden sebagai panglima tertinggi TNI,” kata Jokowi di Aula Gedung Gatot Subroto Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12).

Sang kepala negara juga menjelaskan mengenai situasi serta tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyikapi konstelasi tersebut. “Saya perintahkan kepada seluruh pimpinan dan prajurit TNI untuk meningkatkan kapasitas TNI sebagai tentara yang profesional. Prajurit TNI harus benar-benar terlatih,” ujar Jokowi.

Dalam Rapim TNI bertema ‘Meningkatkan Loyalitas, Moralitas, dan Integritas sebagai Landasan dalam Mewujudkan TNI yang Kuat, Hebat, Profesional, dan Dicintai Rakyat’, itu dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi.

Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki.

Menanggapi arahan Presiden, Gatot menyatakan siap untuk mengikuti apapun perintah tersebut, termasuk soal larangan prajuritnya untuk ikut dalam politik praktis.

“TNI bisa hancur jika ikut dalam politik praktis. Ini harus kita jaga agar TNI tidak ikut politik, kecuali politik negara dengan loyalitas tegak lurus pada Presiden Republik Indonesia dengan panglima tertinggi,” ujarnya.

Ia pun menuturkan, rapim kali ini mengacu pada misi pemerintah dan perintah dari Presiden yang disampaikannya di Pangkalan Bun pada 5 Desember 2014, kala masih menjadi KSAD.

.
Presiden Jokowi Ingatkan TNI tak Ikut Politik Praktis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengingatkan para prajurit TNI tidak ikut terjun dalam politik praktis. Prajurit TNI diminta Presiden mendukung kebijakan politik negara.

Presiden menegaskan, politik prajurit TNI adalah politik negara. Karenanya, TNI harus berpihak pada pemimpin negara.

“TNI hanya tunduk pada satu komando, tegak lurus dan loyalitas pada presiden sebagai pemimpin tertinggi TNI,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat pimpinan TNI di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12).

Jokowi berharap TNI melakukan perbaikan dan meningkatkan kapasitas sebagai prajurit yang profesional. Di samping itu, untuk memperkuat pertahanan negara, Presiden juga menyebut modernisasi alutsista TNI harus dilakukan.

“Modernisasi teknologi pertahanan harus dilakukan untuk mengimbangi kemajuan zaman,” ucap Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden sekaligus menjabarkan dengan panjang lebar mengenai tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa ke depan, seperti era pasar bebas ASEAN yang sebentar lagi akan dimulai. Tak hanya itu, dia menyebut Indonesia juga berada pada pusaran kekuatan yang besar di Asia Pasifik. Kenyataan itu membuat persaingan antarnegara menjadi sebuah keharusan.

Karenanya, ia mengingatkan para prajurit untuk mewaspadai dan bersiap diri untuk menghadapi era perdagangan bebas tersebut. “Kita harus ambil keuntungan dari era ini. Manfaatkan rivalitas ini untuk kepentingan nasional kita,” ucapnya.

.
Jokowi Ingin TNI Dukung Kebijakan Politik Negara

JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung kebijakan politik negara. ?Karena kata pria yang akrab disapa Jokowi ini, politik TNI adalah politik negara.

?Saat memberikan pengarahannya kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun Anggaran 2016?, Jokowi sepakat dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa prajurit TNI tidak boleh terlibat politik praktis.

?”Tidak terlibat pada politik praktis, tetapi terus mendukung kebijakan politik negara, karena politik TNI adalah politik negara, sehingga TNI harus berpijak pada kebijakan negara,?” kata Jokowi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12/2015).

Sebab lanjut Jokowi,? kebijakan negara itu untuk rakyat. Dalam kesempatan itu, dia juga meminta rantai komando harus ditegakkan.

“Hanya satu komando, tidak ke mana-mana, tegak lurus, loyalitas, kepatuhan pada perintah presiden sebagai panglima tertinggi TNI,” ucapnya.

Dirinya meminta kepada seluruh pimpinan maupun prajurit TNI untuk meningkatkan kapasitas sebagai TNI yang profesional.

Dalam rapat itu, hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna?, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal TNI Mulyono, serta Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi.

Rapim TNI tahun anggaran 2016 itu diikuti 182 perwira tinggi TNI. Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Jokowi Minta TNI Bangun Kekuatan Pertahanan Modern

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI membangun kekuatan pertahanan dengan memenuhi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) terpadu dan modern baik darat, laut maupun udara.

“Hampir semua negara berlomba memajukan teknologi pertahanannya. Bangun postur TNI yang kokoh dengan alutsista modern,” ujarnya dalam pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2016, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 16 Desember 2015.

Modernisasi alutsista, kata Jokowi, dilakukan untuk mengimbangi kemajuan zaman. Menurut Jokowi, hal itu dapat dilakukan secara mandiri dengan mengurangi import alutsista dan mengembangkan industri pertahanan nasional.

“Saya minta seluruh pimpinan untuk tingkatkan kapasitas prajurit yang profesional. Harus benar-benar terlatih. Politik TNI adalah politik negara. TNI berpijak pada kebijakan negara. Rantai komando hanya satu. Tegak lurus, loyalitas dan ketaatan pada presiden sebagai Panglima tertinggi TNI,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga memberikan pengarahan terkait perkembangan konstelasi politik dan ekonomi global. Saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan baru pasca perang dingin, dimana konstelasi politik dan ekonomi berubah sangat cepat.

“Hal ini mau tidak mau harus diikuti. Ini harus kita tahu dan waspadai. Kawasan Asia timur yang pelabuhannya bagus akan menjadi pasar dan basis produksi bagi negara-negara yang siap,” katanya.

Saat ini rivalitas Amerika Serikat dengan China dan Jepang sebelumnya dilihat hanya sebagai kemungkinan-kemungkinan saja. Namun, kenyataannya sekarang sudah terjadi rivalitas dan Indonesia ada pada pusaran pertarungan itu.

“Apa yang harus dilakukan Indonesia. Ambil keuntungan sebesar-besarnya dari rivalitas tersebut untuk kepentingan nasional kita dari ekonomi, politik,” ujarnya.

Menurut Jokowi, gelombang perdagangan bebas terjadi sangat cepat dan membawa perubahan di setiap negara. Saat ini blok-blok perdagangan sudah dimulai seperti, pembentukan Trans Pacific Partnership dan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada 2016 mendatang.

“Semua blok-blok itu harus dikaji dulu sebelum bergabung, dihitung, apa yang menguntungkan dan tidak. Hitungannya harus detail, sektor mana diperbaharui, mana yg harus didorong,” kata Jokowi.

Untuk menghadapi hal itu, Indonesia juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik sumber daya manusia (SDM), produk, maupun strateginya. Sebab, bila tetap menggunakan pola lama maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan terlibas.

Jokowi juga meminta masyarakat untuk tidak takut menghadapi MEA. Sebab, sejumlah negara juga khawatir dengan produk-produk Indonesia yang dianggap akan membanjiri pasar di negaranya. Apalagi, Indonesia memiliki tenaga kerja yang terampil.

“Sejumlah kepala negara sudah mulai khawatir dengan produk Indonesia. Mereka berbisik-bisik ke saya, kita khawatir produk Indonesia membanjiri negara kita. Terlebih, pasar tenaga kerja akan direbut Indonesia, yang dikenal terampil dan tekun. Orang lain khawatir, kok kita ikut takut. Ini keliru besar,” pungkasnya.

Sumber : sindo

.
Hadiri Rapim TNI, Jokowi Bicara Soal Perubahan Politik dan Ekonomi Global

Jakarta – Presiden Joko Widodo menghadiri rapat pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam rapat tersebut Jokowi memberikan pengarahan kepada TNI untuk mengikuti dinamika global saat ini.

Acara rapim digelar di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (16/12/2015). Jokowi terlihat mengenakan setelan jas warna hitam dan sudah tiba sekitar pukul 09.10 WIB. Hadir mendampingi Presiden Jokowi yakni Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Kegiatan ini dhadiri oleh 182 perwira tinggi TNI.

Di depan para pimpinan TNI, Jokowi mengatakan saat ini Indonesia menghadapi tantangan baru.

“Saat ini kita menghadapi tantangan-tantangan baru pasca perang dingin. Konstelasi politik dan ekonomi berubah sangat cepat, dan hal ini mau enggak mau harus diikuti,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, gelombang free trade area terjadi sangat cepat dan membawa perubahan-perubahan di setiap negara.

“Kawasan Asia timur yang pelabuhannya bagus akan menjadi pasar dan basis produksi bagi negara-negara yang siap,” katanya.

Jokowi mengatakan, saat ini blok-blok perdagangan sudah dimulai, salah satunya yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai awal 2016 mendatang. Jokowi menegaskan, semua blok-blok itu harus dikaji dulu sebelum bergabung.

“Semuanya harus dihitung, apa yang menguntungkan dan tidak. Hitungannya harus detail,” kata Jokowi.

Sumber : https://news.detik.com/berita