TRANSLATE

Mensesneg Lantik Sekretaris Militer Presiden

Kamis, 20 Agustus 2015

Mensesneg Lantik Sekretaris Militer Presiden

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno melantik Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Seskemsetneg) dan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres). Dua pejabat yang baru dilantik adalah Setya Utama sebagai Seskemsetneg dan Marsekal Pertama TNI Hadi Tjahjanto sebagai Sesmilpres.

Pelantikan berlangsung di Aula Serbaguna Gedung III, Jalan Veteran, Jakarta, pada Rabu (19/8/2015) pukul 08.30 WIB. Setya dan Hadi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 128/M/Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keduanya berhak mendapatkan tunjangan jabatan struktural eselon I.a. Sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden hadir dalam acara pelantikan tersebut.

.
Jokowi Kucurkan Rp 16 Triliun untuk Bangun Perbatasan

TEMPO.CO, Tarakan – Pemerintah Presiden Jokowi Widodo akan menggelontorkan dana Rp 16 triliun pada 2016 untuk membangun perbatasan. Membangun perbatasan merupakan salah satu program prioritas Jokowi yang tercantum dalam Nawacita.

“Arahan Presiden. Beliau ingin dalam dua tahun ini wajah perbatasan lebih bagus daripada negara tetangga,” ujar Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Triyono Budi Sasongko, Selasa, 18 Agustus 2015.

Tahun ini, kata Triyono, anggaran untuk mengelola perbatasan mencapai Rp 13,9 triliun. Dana itu memang tak begitu banyak bertambah, tapi, Triyono mengatakan, tambahan dana transfer daerah dan dana desa bisa digunakan untuk membangun perbatasan.

“Namun tidak dipaksakan karena daerah punya prioritas masing-masing,” ujarnya.

Terdapat 187 daerah perbatasan yang menjadi lokasi prioritas pembangunan. Menurut Triyono, pembangunan akan dilakukan bertahap. Tiap tahun, 50 daerah dijadikan prioritas. “Targetnya, dalam tiga tahun sudah selesai,” katanya.

Triyono, yang juga penjabat Gubernur Kalimantan Utara, mengatakan Kalimantan Utara akan digelontori dana sebesar Rp 1,4 triliun hanya untuk membangun perbatasan. Selama ini akses jalan menjadi masalah utama di perbatasan provinsi itu.

Contohnya di Long Nawang, Kayan Hulu, masyarakatnya lebih memilih berbelanja di Malaysia karena lebih mudah dijangkau. Kini, pemerintah mulai membangun jalan yang akan menembus hingga Samarinda, Tarakan, dan kota-kota besar lainnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan selain membangun jalan, pemerintah akan mendirikan puskesmas, sekolah, dan pasar, sehingga masyarakat yang tinggal di perbatasan mendapat jaminan mata pencarian, akses kesehatan, dan akses pendidikan. “Intinya, wajah perbatasan kita harus lebih baik daripada Malaysia, Singapura, dan Filipina,” ujarnya.

.
Ini Bonus bagi Anggota TNI Penjaga Perbatasan

TEMPO.CO, Tarakan – Pemerintah berencana memberikan insentif kepada prajurit TNI untuk membangun perbatasan. Selama ini banyak program pembangunan yang mangkrak karena mesti mendatangkan pekerja dari Pulau Jawa.

“Jadi TNI sekalian berjaga di perbatasan, sekalian ikut buka jalan,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Tarakan, Selasa, 18 Agustus 2015.

Tjahjo mengatakan, selain mendapatkan bonus, para prajurit akan diberi lahan untuk mereka garap ketika sudah pensiun. Tujuannya, agar kehadiran para anggota TNI bisa menstimulus kehidupan di daerah-daerah perbatasan. Selama ini pembangunan di daerah perbatasan memang kerap dilupakan.

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Triyono Budi Sasongko mengatakan pelibatan TNI dalam pembangunan sudah dilakukan pada pembangunan jalan di Kalimantan Utara. “Jadi TNI yang buka jalannya karena medannya memang sulit, kemudian nanti PU (Dinas Pekerjaan Umum) yang mengaspal,” katanya.

Pemerintah akan menggelontorkan dana Rp 16 triliun pada 2016 untuk membangun perbatasan. Pembangunan perbatasan merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo yang tercantum dalam Nawacita. Terdapat 187 daerah perbatasan yang menjadi lokasi prioritas pembangunan. Menurut Triyono, pembangunannya akan dilakukan secara bertahap. Tiap tahun, 50 daerah dijadikan prioritas. “Targetnya, dalam tiga tahun sudah selesai,” ucapnya.




Hak Cipta © Kementerian Pertahanan Republik Indonesia