Menhan Ryamizard: Negara Tidak Perlu Minta Maaf pada PKI

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan pemerintah tidak perlu meminta maaf kepada keluarga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi korban kekerasan aparat di masa lalu, seperti yang diwacanakan sejumlah pegiat hak asasi manusia (HAM) belakangan ini.

Menurut Ryamizard, pemberontak yang menyebabkan tewasnya 6 jenderal dan 1 perwira pertama (Pahlawan Revolusi) pada peristiwa 1965 tersebut merupakan kelompok yang mencoba mengusik kedaulatan NKRI. Jadi, meminta maaf adalah sesuatu yang tidak masuk akal.

“Pakai logika saja, yang berontak siapa? Yang bunuh duluan siapa? Yang bunuh tentara kita siapa? Masa yang berontak dan membunuh, kita malah minta minta maaf. Itu sama saja saya dipukulin atau digebukin terus saya minta maaf,” ujar Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Ia mengibaratkan, seorang anak dalam keluarga pun harus mendapat hukuman jika melakukan sebuah kesalahan. Namun, seluruh anggota keluarga maupun anak tersebut tidak boleh menyimpan dendam atas kesalahan yang diperbuat.

“Jadi keluarga PKI ini sayang tidak sama Indonesia? Tak perlulah simpan dendam. harus berpikir jernih, kalau dendam kita tidak pernah maju-maju, bertambah kompleks masalah kita,” kata dia.

Mantan KSAD itu juga berharap agar semua pihak melupakan masa lalu tersebut. Masyarakat saat ini harus fokus membangun bangsa Indonesia semakin maju ke depan dan tidak terjebak pada masa lalu.

“Nanti kalau sudah kita minta maaf, nanti mereka minta ganti rugi, gitu aja terus tidak selesai-selesai. Cukup jadikan pelajaran. Yang menjajah wilayah-wilayah Indonesia juga tidak minta maaf. Ikhlaskan, kita fokus ke depan,” pungkas Ryamizard.

.
Soal PKI, Menhan Anggap Pemerintah Tak Perlu Minta Maaf

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan pernyataan pribadinya jika pemerintah seharusnya tidak perlu meminta maaf terkait peristiwa pembunuhan massal pascatragedi 30 September 1965 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ryamizard berkata, peristiwa tersebut sebaiknya segera dilupakan agar seluruh komponen negara dapat fokus mengejar target pembangunan ke depan.

“Sudahlah, lupakan. Kita bangun bangsa ini ke depan. Tidak akan ada habisnya. Minta maaf berarti salah, lalu nanti akan ada yang minta ganti rugi, lalu apa lagi. Tidak akan selesai,” ujar Ryamizard di Jakarta, Rabu (19/8) petang.

Pensiunan TNI berbintang empat ini menuturkan, seringnya isu PKI muncul ke publik menandakan masih ada dendam di antara anak bangsa. Menurutnya, perasaan dendam tersebut akan menghalangi langkah Indonesia menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

“Di depan itu yang akan kita hadapi akan bertambah terjal, tambah rumit masalahnya. Akan terjadi perselisihan terus, kenapa, karena jumlah orang (penduduk dunia) semakin banyak, sementara jumlah lahan pertanian berkurang. Lama-lama saling berebut. Mulai dari negara sendiri ke negara lain,” tuturnya.

Adapun, Ryamizard menyebut permintaan maaf pemerintah kepada anggota maupun mereka yang dicap sebagai bagian dari PKI tidaklah perlu. Ia beralasan, sejarah mencatat, PKI merupakan pihak yang memicu pergolakan pada dekade 1960-an.

“Kita pakai logika saja. Jangan menyalahkan orang. Yang memberontak siapa, yang membunuh duluan siapa, yang membunuh jenderal-jenderal TNI itu siapa. Masa yang dibunuh dan di-berontakin minta maaf,” ujarnya.

Pembunuhan massal yang terjadi sekitar tahun 1965 merupakan salah satu dari kasus pelanggaran hak asasi manusia yang penyelesaiannya diprioritaskan pemerintah.

Kasus ini akan segera diselesaikan pemerintah dengan mekanisme rekonsiliasi melalui tim khusus yang dikoordinatori Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Luhut Pandjaitan dan beranggotakan sejumlah lembaga serta kementerian terkait seperti Kejaksaan Agung, Polri, TNI dan Kementerian Hukum dan HAM.

.
Menhan: Ngapain Minta Maaf ke PKI?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – ?Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu angkat bicara soal wacana pemerintah meminta maaf ke keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurut Ryamizard, pemerintah Indonesia melalui Presiden RI, Joko ‘Jokowi’ Widodo, tak perlu meminta maaf. Secepat mungkin mantan KASAD itu akan menyampaikan itu kepada Presiden agar tak melakukan hal itu.
“Ya akan saya sampaikan ke presiden, ngapain minta maaf,” kata Ryamizard di kantornya, Rabu (19/8/2015).

Ryamizard bahkan menekankan penggunaan logika dalam perkara ini. Menurutnya, pemberontak tak perlu dimintai maaf karena telah merugikan negara. Apalagi peristiwa itu telah menewaskan banyak jenderal TNI Indonesia.

“Pake logika aja, yang berontak siapa, yang bunuh duluan siapa, yang bunuh tentara kita siapa? Masa yang berontak dan membunuh kita malah minta minta maaf,” kata Menhan.

Hal itu, menurut Menhan, sama dengan korban pemukulan yang diharuskan meminta maaf ke pemukul. Untuk itulah, semua pihak diminta melupakan masa lalu, tak ada gunanya mengungkit yang sudah-sudah. Lebih baik, pemerintah dan semua elemen masyarakaat membangun bangsa Indonesia.

Menantu mantan wakil presiden Try Sutrisno itu juga meminta pihak-pihak tertentu untuk move on, tidak terjebak masa lalu. Pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi sebaiknya disikapi bijak dengan menjadikan pelajaran. Ia mencontohkan penjajah Indonesia yang tak meminta maaf namun negara ini terus bisa maju.

“Lupakan sajalah, nanti kalau sudah kita minta maaf, nanti mereka minta ganti rugi, gitu aja terus tidak selesai-selesai. Cukup jadikan pelajaran. Yang menjajah wilayah-wilayah Indonesia juga ga minta maaf. Ikhlaskan, kita fokus kedepan,” ujarnya.

Ryamizard juga mencontohkan sisi negatif menyimpan dendam. Orang tua yang berbuat kesalahan pada anaknya, namun sang anak tak pernah menyimpan dendam. Rasa cinta yang mendasari sifat anak itulah yang haarus dicontoh.

“Jadi keularga PKI ini sayang tidak sama Indonesia. Tak perlulah simpan dendam. harus berfikir jernih, kalau dendam ga pernah maju-maju, bertambah komplex masalah kita,” imbuhnya.?