Soal Pangkalan di Laut China Selatan, Komisi I Apresiasi Bappenas dan Kemhan

Jakarta – Kementerian Bappenas (Bappenas), dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapatkan apresiasi atas langkah memperkuat wilayah perbatasan di Laut China Selatan melalui rencana pembangunan pos militer.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya, pembangunan pos tersebut merupakan sebuah langkah yang tepat.

“Ini langkah yang tepat apabila kita memperkuat penjagaan di titik-titik perbatasan di Laut China Selatan sebagai antisipasi eskalasi ketegangan yang setiap saat bisa timbul di wilayah tersebut,” kata Tantowi, Selasa (14/7).

Menurut Tantowi, di samping berperan aktif dalam mencari solusi damai antar negara Asean dan Tiongkok yang bersengketa di wilayah tersebut, Indonesia memang juga harus siap siaga dengan kemungkinan masuknya kapal-kapal asing ke wilayah nasional.

“Itu kemungkinananya ada, sebagai akibat dari pergesekan tersebut,” ujarnya.

Lebih jauh, Tantowi mengatakan, dirinya merasa bersyukur apabila Pemerintah saat ini sudah mulai bergeser cara pandangnya tentang krisis di Laut China Selatan. Menurutnya, apabila Indonesia tetap menganggap konflik di Laut China Selatan bukan urusan nasional, maka akan dianggap kurang tepat.

“Karena kalau demikian kita akan dianggap kurang menunjukkan sikap persahabatan pada sesama negara ASEAN. Apabila terjadi pergesekan di kawasan tersebut, yang rugi semua negara anggota ASEAN termasuk Indonesia. Karena akan mengganggu jalur ekonomi tersebut,” jelasnya.

“Keterlibatan kita dalam krisis tersebut bukan berarti kita ikut-ikutaan bersengketa, tapi peran yang diharapkan oleh Philipina dan Vietnam adalah kita menjadi mediator aktif,” tambah Tantowi.

Diketahui, Bappenas dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sedang merancang untuk membangun pangkalan militer untuk menjaga perbatasan Indonesia, khususnya yang berhadapan dengan Laut China Selatan.

Hal itu dibicarakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago dan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, beberapa waktu lalu.

“Pertemuan kita hari ini untuk menyatukan tekad dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga wilayah kedaulatan khususnya wilayah terdepan kita di perbatasan. Tugas kita sesuai amanat UUD melindungi segenap tumpah darah Indonesia,” kata Andrinof.

Jaga Perbatasan, Bappenas dan Kemhan Bangun Pangkalan Militer di Laut China Selatan

Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) sedang merancang pembangunan pangkalan militer untuk menjaga perbatasan Indonesia, khususnya yang berhadapan dengan Laut China Selatan. Hal itu dibicarakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

“Pertemuan kami hari ini untuk menyatukan tekad dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga wilayah kedaulatan, khususnya wilayah terdepan kita di perbatasan. Tugas kami sesuai amanat UUD melindungi segenap tumpah darah Indonesia,” kata Menteri Andrianof Chaniago, dalam keterangannya, Jumat (10/7).

Andrinoff mengaku mengusulkan dibentuk tim kajian bersama antara Bappenas dan Kemenhan untuk membangun pangkalan militer.

“Opsinya ada di beberapa lokasi, seperti daerah Sambas Tanjung Datuk, Natuna, atau Tarakan. Hasil kajian nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk diputuskan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terealisasi,” ujarnya.

Pihak Kemhan mengungkapkan persetujuannya atas inisiatif pembangunan pangkalan militer itu. Sebab, potensi ancaman kedaulatan bangsa, khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, harus jadi prioritas.

Bagi Menhan Ryamizard yang pernah bertugas di Kalimantan Barat, keberadaan pangkalan militer itu akan sangat tepat. Karena ada potensi sumber daya alam Indonesia di Natuna yang bisa dijaga.

“Ide Bappenas ini bagaikan pucuk dicinta ulam tiba. Saya tidak mau melihat kasus Sipadan-Ligitan terulang di era pemerintahan sekarang. Kemhan siap mendukung rencana pembangunan pangkalan militer ini,” kata Ryamizard.

Sumber : http://www.beritasatu.com/

.
Menhan Setuju Inisiatif Bappenas Bangun Pangkalan Militer di Perbatasan

Jakarta, HanTer – Pemerintah Indonesia akan membangun pangkalan militer untuk menjaga wilayah perbatasan khususnya yang berhadapan dengan Laut Tiongkok Selatan, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Rancangan rencana tersebut sedang disiapkan Bappenas dan Kementerian Pertahanan, demikian terungkap dalam pertemuan Kepala Bappenas dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacuddu di Jakarta, Jumat (10/7).

“Pertemuan kita hari ini untuk menyatukan tekad dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga wilayah kedaulatan khususnya wilayah terdepan kita diperbatasan. Tugas kita sesuai amanat UUD melindungi segenap tumpah darah Indonesia kan,” ujar Andrinof di Kantor Bappenas.

Ia mengusulkan dibentuk tim kajian bersama Bappenas dan Kemenhan untuk membangun pangkalan militer. Opsinya ada dibeberapa lokasi seperti daerah Sambas Tanjung Datuk, Natuna atau Tarakan.

Hasil kajian nanti kita akan sampaikan pada Bapak Presiden Jokowi untuk diputuskan beliau. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terealisasi,” ujarnya.

Ditempat yang sama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacuddi mengungkapkan kesetujuannya atas inisiatif Bappenas untuk merencanakan pembangunan pangkalan militer. Ia beranggapan potensi ancaman kedaulatan bangsa khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Tiongkok Selatan harus jadi prioritas mengingat sering menjadi obyek sengketa perbatasan beberapa negara.

“Saya pernah tugas di Kalbar dahulu dan adanya pangkalan militer itu sangat tepat. Ada potensi sumberdaya alam kita di Natuna juga sumber laut kita yang melimpah yang harus dijaga ,” ujar mantan Kasad ini.

Ia menyambut ide Bappenas ini bagaikan pucuk dicinta ulam tiba.

“Saya tidak mau lagi melihat kasus Sipadan Ligitan terulang di era pemerintahan sekarang. Kemenhan siap mendukung rencana pembangunan pangkalan militer ini,” katanya.

.
Bappenas dan Kemenhan Rancang Pembangunan Pangkalan Militer di Perbatasan

JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertahanan sedang merancang pembangunan pangkalan militer untuk menjaga perbatasan Indonesia. Khususnya yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago usai pertemuan tertutup dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Jumat (10/7) mengatakan, dia dan Menhan menyatukan tekad dalam melindungi kepentingan nasional dan menjaga wilayah kedaulatan khususnya wilayah terdepan di perbatasan.

“Tugas kami sesuai amanat UUD, melindungi segenap tumpah darah Indonesia kan?” ujar Andrinof di Kantor Bappenas.

Andrinof mengusulkan agar dibentuk tim kajian bersama Bappenas dan Kemenhan untuk membangun pangkalan militer. Opsinya ada di beberapa lokasi seperti daerah Sambas Tanjung Datuk, Natuna atau Tarakan. “Hasil kajian nanti kami akan sampaikan pada Bapak Presiden Jokowi untuk diputuskan beliau. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat terealisasi,” ujarnya.

Ryamizard menyatakan kesepahamannya atas inisiatif Bappenas untuk merencanakan pembangunan pangkalan militer. Menurut dia, potensi ancaman kedaulatan bangsa khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan harus jadi prioritas. Ini mengingat sering menjadi objek sengketa perbatasan beberapa negara.

“Saya pernah tugas di Kalbar dahulu dan adanya pangkalan militer itu sangat tepat. Ada potensi sumberdaya alam di Natuna juga sumber laut yang melimpah yang harus dijaga. Ini prioritas dijaga,” ujar mantan Kasad ini.

“Ide Bappenas ini bagaikan pucuk dicinta ulam tiba. Saya tidak mau melihat kasus Sipadan Ligitan terulang di era pemerintahan sekarang. Kemenhan siap mendukung rencana pembangunan pangkalan militer ini,” pungkas Menhan.

Sumber : http://www.jpnn.com/