Ketua DPRD DKI Nilai Hibah untuk Polisi dan TNI Akan Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menganggap bahwa pemberian hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada institusi militer dan kepolisian akan efektif. Menurut dia, Pemprov DKI tidak bisa bekerja sendiri dan memerlukan bantuan institusi lain, terutama saat bersentuhan dengan cakupan pemerintah pusat.

“Misalnya normalisasi Kali Ciliwung yang wewenang pemerintah pusat, tapi Pemprov DKI membutuhkan tempat itu segera bersih dan ditugaskan menertibkan lahan bantaran, gimana caranya? Membersihkan rumah liar di bantaran kali kalau cuma mengandalkan dinas terkait ya enggak bisa. Nah APBD itu dihibahkan kepada tentara untuk membantu DKI, karena DKI kesulitan kalau enggak ada bantuan ‘ABRI masuk desa’,” kata Prasetio, Minggu (26/7/2015).

Pemberian hibah kepada institusi militer, lanjut dia, tidak memboroskan anggaran. Terlebih sudah banyak hasil yang terlihat berkat pemberian hibah tersebut. Selain sebagian Kali Ciliwung yang sudah bersih, kata Prasetio, aliran Kali Ciliwung di Jatinegara juga sudah terbebas dari sampah sehingga banjir tak lagi merendam rumah warga saat hujan turun.

“Sekarang sudah bersih kalinya, air mengalir. Itu saja intinya, semua hibah yang diberikan demi keamanan Jakarta. DKI juga bantu Kepolisian dan mungkin juga Koarmabar, tergantung kepentingan masing-masing instansi agar Jakarta jadi ibu kota yang baik,” kata Prasetio.

Setelah institusi militer dan kepolisian mengajukan usulan hibah kepada DKI. Kemudian Komisi A (Pemerintahan) DPRD akan membahas usulan hibah tersebut bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI. Jika proposal pengajuan hibah oleh institusi militer dan kepolisian masuk akal, maka akan dialokasikan dalam APBD DKI.

“Kenyataannya sekarang, kita puas kan soal penanganan banjir kemarin terbantu. Sekarang masyarakat Jakarta saja yang belum tertib untuk tidak buang sampah sembarangan di kali,” kata Prasetio.

Sebelumnya, DKI memberi hibah kepada Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) sebesar Rp 30 miliar diberikan pada Jumat (24/7/2015) lalu. Beberapa institusi militer lain yang juga telah mendapat hibah dari DKI, seperti: Mabes TNI Rp 15,2 miliar, Mabes TNI AD Rp 3,2 miliar, Kodam Jaya Rp 38,6 miliar, Kopassus Rp 750 juta, Koarmabar TNI AL Rp 5,9 miliar, Koops TNI AU Rp 4,8 miliar, Kostrad Rp 30 miliar, dan Brimob Polda Metro Jaya Rp 3,1 miliar.

Adapun pemberian hibah tersebut dimaksudkan untuk pengamanan ibu kota, khususnya ketika terjadi huru-hara.

.
DPRD: Hibah TNI dan Polri Akan Ditambah

Jakarta, GATRAnews – DPRD DKI Jakarta tidak mempermasalahkan pemberian hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk TNI dan Kepolisian senilai puluhan milyar rupiah setiap tahunnya. Justru legislatif meminta hibah ditambah bagi kedua institusi tersebut.

“Saya rasa itu (hibah) efektif. Malah kita mau tambah,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Ahad (26/7). Menurutnya, banyak pekerjaan Pemprov DKI Jakarta terbantu oleh TNI maupun Kepolisian.

Pras (sapaan Prasetio) mencontohkan, DKI selama ini tidak bisa merevitalisasi aliran Sungai Ciliwung karena wewenang pemerintah pusat. Hingga meminta bantuan TNI atau Kepolisian untuk memperbaiki dan membersihkan sungai itu.

Pemberian hibah juga dimaksudkan untuk membantu keamanan Ibu Kota. Komisi A DPRD?, sambung politisi PDI Perjuangan ini, akan mengkaji usulan hibah yang diajukan oleh institusi TNI maupun Kepolisian.

“Kita lihat kepentingannya apa? Mereka ajukan, kemudian dibahas di Komisi A, apa perlunya, kalau memang masuk akal kita bantu dan kenyataannya kita terpuaskan soal banjir kemarin. Ini juga agar Ibu Kota lebih baik,” pungkas Pras. ?

Pekan kemarin, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan hibah bagi Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) senilai Rp 30 milyar. Beberapa institusi juga telah menerima hibah dari Pemprov DKI.
?
Berikut daftar institusi militer dan kepolisian yang sudah mendapat dana hibah dari Pemprov DKI pada tahun ini:
?
1. Mabes TNI Rp 15,2 milyar
2. Mabes TNI AD Rp 3,2 milyar
3. Kodam Jaya Rp 38,6 milyar
4. Kopassus Rp 750 Juta
5. Koarmabar TNI AL Rp 5,9 milyar
6. Koops TNI AU Rp 4,8 milyar
7. Kostrad Rp 30 milyar, dan
8. Brimob Polda Metro Jaya Rp 3,1 milyar