TNI AD dan Kementerian PUPR Sepakat Bangun Jalan Perbatasan

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dalam rangka pembangunan kawasan strategis perbatasan khususnya jalan paralel perbatasan di Kalimantan, Senin (27/4).

Pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan ini sesuai dengan Program Nawa Cita yaitu pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Desa-desa di kawasan perbatasan memerlukan jaringan jalan yang terhubung dengan jalan yang sudah ada. Jaringan jalan perbatasan ini merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan fungsi sebagai pertahanan dan keamanan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga,” ujar Basuki.

Kesepakatan bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR yang dilakukan oleh Kepala BBPJN VII Bastian Sihombing dengan Direktorat ZENI TNI AD oleh Direktur Zeni AD Brigadir Jenderal TNI Irwan.

Ada pun panjang jalan paralel perbatasan di Pulau Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara) adalah sepanjang 1.583 kilometer dengan perincian sebagai berikut:
1. Kalimantan Barat: 771 km
2. Kalimantan Timur: 147 km
3. Kalimantan Utara: 665 km

Sementara jalan yang ditangani Tahun 2015 bekerjasama dengan TNI AD sepanjang 249 kilometer dengan nilai anggaran sebesar Rp 499,78 miliar berlokasi di:
1. Kalimantan Barat: panjang 171 km dengan nilai anggaran Rp 342,68 miliar
2. Kalimantan Utara: panjang 78 km dengan nilai anggaran Rp 157,10 miliar.

“Secara keseluruhan ini akan kita selesaikan dalam kabinet ini mudah-mudahan 3 tahun dapat tembus, terhubung semua, jadi ini tahun 2015 untuk 249 km dibuka sampai ke perkerasan,” tutur Basuki.

Basuki menambahkan Direktorat ZENI TNI AD akan membantu membuka lahannya, setelah terbuka, selanjutnya kontraktor PUPR akan langsung mengerjakan sampai perkerasan jalan.

Pelaksanaan pembukaan badan jalan paralel perbatasan tahun anggaran 2015 berada pada lokasi yang tidak mempunyai masalah dengan perizinan kawasan hutan.

Sedangkan untuk lokasi pembangunan jalan paralel perbatasan yang masih memerlukan proses perizinan pinjam pakai, saat ini sedang diproses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Untuk pembangunan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan seluruh Indonesia, Kementerian PUPR menganggarkan dana sebesar Rp 2 triliun. Terbagi untuk Kalimantan sebesar Rp 1,1 triliun dan sisanya untuk kawasan perbatasan di NTT dan Papua.

.
Pemerintah Teken Mou Kerjasama Dengan TNI AD Tangani Jalan Perbatasan Kalimantan

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mulai menunjukkan keseriusan dalam penanganan jalan perbatasan melalui kesepakatan kerja sama dengan TNI AD untuk membantu menangani pembangunan jalan paralel perbatasan di Pulau Kalimantan sepanjang 1.583 km.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan untuk tahun ini pemerintah akan mulai dengan 249 km. Pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat untuk membantu membuka lahan untuk pembangunan jalan dengan anggaran Rp499,78 miliar.

“Dari total 1.583 km itu, yang belum tembus sekitar 600-an km. Ini yang akan kita selesaikan mudah-mudahan dalam tiga tahun ini,” katanya, Senin (27/4/2015).

Basuki mengatakan pembangunan jalan paralel ini tidak terlepas dari pengembangan kawasan perbatasan seturut arah Nawa Cita. Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian masyarakat yang mendiami wilayah berbatasan masih sangat memprihatinkan, terutama karena tidak ditunjang infrastruktur yang memadai.

Menurutnya, pelaksanaan pembukaan badan jalan paralel perbatasan tahun 2015 berada di lokasi yang tidak mempunyai masalah dengan perizinan kawasan hutan. Dengan demikian, tidak ada masalah berarti untuk membereskannya tahun ini.

Sementara itu, untuk lokasi pembangunan jalan paralel perbatasan yang masih memerlukan proses perizinan pinjam pakai, saat ini sedang diproses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

“Untuk tahun ini, setelah nanti hutannya dibuka oleh TNI AD, kontraktor PU akan melanjutkan dengan pembangunan badan jalan dan pengerasan, tapi untuk sementara belum sampai pengaspalan,” katanya.

Menurutnya, untuk tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp2 triliun untuk penanganan jalan perbatasan di Kalimantan, Papua, dan NTT. Alokasi terbesar diperuntukan bagi Pulau Kalimantan, yakni Rp1,1 triliun.

“Kerja sama dengan TNI ini khusus untuk Kalimantan, sedangkan di NTT dan Papua tidak ada masalah, sekarang sedang dilelang untuk membangun jalannya,” katanya.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan pihaknya siap mengerahkan tenaga terbaik dalam 13 satuan untuk menangani jalan perbatasan tahun ini.

“Setiap ruas akan dibagi ke masing-masing satuan dan dipertandingkan. Mereka akan bekerja mati-matian di sana. Tidak akan terlalu sulit untuk prajurit TNI,” katanya.

Menurutnya, wilayah perbatasan Kalimantan punya arti sangat penting bagi pertahanan dan keamanan negara, selain menjadi pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

“Kalau di Papua tidak begitu masalah karena ekonomi Indonesia lebih bagus dibanding tetangga. Tetapi di wilayah Kalimantan kita sangat ketinggalan sehingga kami akan lakukan yang terbaik di sini,” katanya.

Kesepakatan kerjasama pemerintah dengan TNI AD telah ditindaklanjuti melalui penandatanganan perjanjian antara Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Ditjen Bina Marga Kementerian PU-Pera Bastian Sihombing dengan Direktur ZENI TNI AD Brigadir Jenderal TNI Irwan.

Panjang jalan paralel perbatasan di Pulau Kalimantan adalah 1.583 km dengan rincian Kalimantan Barat 771 km, Kalimantan Timur 147 km, dan Kalimantan Utara 665 km. Untuk tahun ini, penangan diprioritaskan di Kalimantan Barat 171 km (Rp342,68 miliar) dan Kalimantan Utara 78 km (Rp157,1 miliar).